Minggu, 21 Juli 2019


Mangkir Tanam dan Gunakan Benih Palsu, Putus Kontrak dan Tidak Diberikan Ijin Impor

24 Okt 2018, 11:07 WIBEditor : GESHA

Importir yang mangkir tanam dan gunakan benih palsu, langsung putus kontrak dan tidak diberikan ijin impor | Sumber Foto:HUMAS HORTIKULTURA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kegiatan wajib tanam bagi importir kini semakin ketat. Apabila mangkir tanam dan menggunakan benih palsu, langsung putus kontrak dan tidak diberikan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi menyebut setidaknya terdapat 21 importir yang sampai saat ini belum melaksanakan ketentuan wajib tanam dan memproduksi 5 persen dari pengajuan rekomendasi impor 2017.

Tak hanya itu, ditemukan pula indikasi pengiriman benih palsu oleh penyedia untuk kegiatan pengembangan kawasan bawang putih di 3 kabupaten di Sumatera dan Jawa.

"Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, untuk mencapai swasembada bawang putih 2021, agar jangan main main dalam melaksanakan program, baik APBN maupun wajib tanam importir," tukasnya.

Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat teguran keras kepada 21 importir yang memperoleh RIPH 2017 dan bahkan sudah terbit SPI dari Kementerian Perdagangan, tapi terindikasi tidak beritikad menyelesaikan kewajiban tanam pasca dikeluarkan rekomendasi impornya.

Jika sampai batas waktu 31 Desember 2018, tidak ada respons positif, pihaknya tak segan-segan mengambil tindakan tegas. 

“Dalam berbagai kesempatan, kami sudah coba ajak dan undang para importir tersebut untuk hadir. Setidaknya sudah 3 kali kami undang, yaitu saat pertemuan di Semarang, lalu di Yogyakarta dan terakhir di Kantor Ditjen Hortikultura Jakarta 18 September 2018. Namun sepertinya, tidak ada respons dan itikad baik dari para importir tersebut”, ujar Suwandi.

Karena itulah surat teguran keras kepada 21 importir dilayangkan. Termasuk instansi terkait yang ‘mengundang’ mereka.

“Yang pasti kami tidak akan menerbitkan kembali rekomendasi impor terhadap importir yang mangkir dari wajib tanamnya”, sambungnya.

Sebenarnya, ketentuan mengenai wajib tanam bagi importir bawang putih telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (permentan) Nomor 38 Tahun 2017 juncto 24 Tahun 2018 tentang RIPH. 

Dalam Permentan tersebut diatur mengenai sanksi ketika pelaku usaha tidak melakukan wajib tanam dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH bahkan jika dilakukan 2 kali berturut-turut (2017-2018), tidak diberikan RIPH selama 2 tahun.

Terkait indikasi pemalsuan benih, Suwandi mengaku telah melakukan uji DNA terhadap sampel benih yang ditanam petani di tiga kabupaten.

“Hasilnya, DNA sampel benih yang ditanam, tidak sesuai dengan DNA pembandingnya. Contoh satu kabupaten di Jawa, dalam kontrak pengadaan disebutkan varietas Lumbu Putih, ternyata begitu di tes DNA berbeda sama sekali, bahkan terindikasi yang dikirim adalah bawang putih konsumsi. Demikian juga dua kabupaten di Sumatera, yang dijanjikan akan dikirim benih varietas Lumbu Hijau ternyata begitu kami cek DNA nya berbeda”, jelas Suwandi.

Jika hal tersebut dibiarkan, berpotensi menimbulkan kerugian negara. "Lebih memprihatinkan lagi kalau sampai membuat petani putus asa tidak mau menanam lagi”, imbuhnya geram. 

Menyikapi hasil pengujian DNA tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura dengan cepat melayangkan surat kepada Dinas Pertanian di tiga kabupaten agar segera mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih.

Selanjutnya pihak penyedia yang terbukti melakukan wanprestasi pelanggaran kontrak kesepakatan dengan mengirimkan benih yang tidak sesuai spesifikasi diminta agar secepatnya bertanggungjawab.

“Jika penyedia tidak bisa mempertanggungjawabkan, dalam waktu dekat akan diajukan proses secara hukum”, pungkas Suwandi.

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018