Friday, 20 November 2026


APHI Ungkap Akar Masalah Karhutla, Gapki Klarifikasi Penyebabnya

02 Oct 2026, 19:46 WIBEditor : Yulianto

Kebakaran lahan kebun

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kebakaran hutan dan lahan menjadi tamu yang hadir setiap tahun saat musim kemarau tiba. Apa penyebab bencana ‘asap’ kerap terjadi?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indoensia (APHI), Soewarso mengatakan, berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebelumnya, kejadain tahun ini juga sebagai dampak iklim El Nino gozila. Karena itu pengendaliannya semakin menantang akibat fenome iklim ini.

Data BMKG, puncak kemarau terjadi pada Juli sampai September. Namun pada Oktober sudah mulai ada hujan, tapi beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera hingga kini masih musim kemarau. Bahkan Nopember dan Desember diperkirakan sudah masuk musim hujan.

“Kebakaran hutan seperti berulang dan lokasinya sama.  Mirisnya akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Bahkan terlihat kita tidak pernah serius menangani kebakaran lahan dan hutan,” katanya saat Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN): Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jakarta, Kamis (1/10).

Fakta lain dari Karhutla yang Soewarso lihat adalah penanganan masih reaktif. Bahkan penanganan efektif umumnya saat hujan. Kebijakan daerah juga belum seragam. Contohnya, pembakaran terbatas masih diperbolehkan.

Soewarso melihat ada beberapa motif karhutla yang terjadi di masyarakat. Diantaranya, motif ekonomi. Misalnya, setelah terjadi kebakaran, banyak masyarakat menanam sawit yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 

“Masyarakat menganggap dengan cara membakar cara paling mudah dan murah,” ujarnya. Motif lainyya tambah Soewarso, pengetahuan  masyarakat terhadap karhutla dan tingkat kepedulian juga masih rendah.

Bagaimana menyelesaikannya? “Akar masalahnya harus diselesaikan dengan memutus akar permasalahan Karhutla tersebut. Jadi mindset menyelesaikan masalahnya harus diubah,” tegas Soewarno.

Sementara itu Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Mukti Sardjono mengungkapkan, tidak semua perusahaan sawit adalah anggota Gapki. Dari 999 perusahaan kelapa sawit di Pulau Kalimantan, hanya 347 perusahaan (38 persen) anggota GAPKI.

Sedangkan untuk Kalimantan Selatan anggota GAPKI sebanyak 78 persen. Bahkan di Kalimantan Tengah, perusahaan perkebunan sawit hanya 54 persen yang menjadi anggota GAPKI.

”Persoalanya setiap terjadi kebakaran, mengapa Gapki yang selalu dipermasalahkan?” ujarnya. Padahal lanjut Mukti, 751 perusahaan anggota GAPKI telah memenuhi kualifikasi sarana prasarana penanggulangan bencana dan mengantisipasi pemicu karhutla di lapangan.

Menindaklanjuti Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor P.1941/A/PKL.4.5/07/2026 tanggal 15 Juli 2026 perihal Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, serta Surat GAPKI Nomor 088/GAPKI/III/2026 tanggal 13 Maret 2026, Mukti mengatakan, GAPKI mengimbau dan mendorong seluruh Ketua Cabang dan Anggota segera melakukan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Selain itu, GAPKI dan anggotanya berkolaborasi dengan Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup dan APHI serta jajaran pemerintah daerah dalam penanggulangan karhutla. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai masuknya titik api yang membakar area konsesi milik anggota GAPKI.

“Kami perketat pengawasan internal melalui imbauan tertulis berkala dan melakukan kerja sama operasional dengan Kemenhut serta APHI di lapangan. Api tidak mengenal batasan administratif, sehingga pencegahan berbasis desa sekitar konsesi menjadi fokus utama kami,” tutur Mukti.

GAPKI juga telah membentuk masyarakat peduli api dan bersama masyarakat memantau jangan sampai terjadi kebakaran. Bukan hanya itu, Mukti menegaskan, pihaknya sudah membuat pedoman pencegahan kebakaran.

“Kami telah menghimbau anggota untuk menerapkan pedoman tersebut. Bahkan tahun ini kami sudah dua kali menyurati anggota mengajak jangan sampai terjadi kebakaran di lokasi perkebunan,” tambahnya.

GAPKI dan anggotanya patuh terhadap peraturan perundangan yang ada, termasuk peraturan perundangan terkait pencegahan dan penaggulangan kebakaran lahan. Pada setiap perkebunan juga telah dibentuk Brigade Penanggulangan dan pencegahan kebakaran.

Sesuai data BMKG posisi 30 September 2026, dilaporkan wilayah Kalimantan terdapat 3.468 hot spot, sedangkan di wilayah Sumatera terdapat 3.452 hot spot.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018