Sunday, 09 August 2020


Vaksinasi Massal Turunkan Kasus Rabies di Pulau Dewata

29 Jul 2020, 13:59 WIBEditor : Yulianto

Vaksin Rabies akan terus dilakukan di Dompu | Sumber Foto:INSIDE LOMBOK

TABLOIDSINARTANI.COM, Denpasar---Kasus penyakit rabies di Pulau Dewata, Bali tahun ini menurun tajam. Jika tahun 2019 jumlah kasus positif rabies sampai Juli ada sebanyak 144 kasus, sedangkan tahun 2020 pada bulan yang sama ada hanya sekitar 66 kasus.

"Penurunan kasus penyakit rabies ini tidak terlepas dari suksesnya program vaksinasi massal yang dilakukan tahun 2019," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Rabies Bali 2020 di Denpasar, Bali, Senin (27/7).

Menurutnya, terjadinya fluktuasi peningkatan kasus positif rabies di Bali tidak terlepas juga dari tingginya populasi anjing yang diperkirakan mencapai 649.028 ekor. Sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam rangka pembebasan rabies di Bali.

Terlebih, sebanyak 61 persen dari populasi anjing tersebut adalah anjing berpemilik yang dilepasliarkan. Alasan banyak pemilik yang melepasliarkan anjingnya ini karena kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang bahaya rabies, serta kurangnya edukasi adanya potensi penularan virus rabies dari anjingnya.

"Selain itu, perpindahan anjing dari daerah positif rabies ke daerah lainnya di Bali yang masih tinggi juga ikut mendukung peningkatan kasus rabies di Bali tahun 2019," ujar Ketut.

Tahun 2020 sampai dengan Juli, anjing masih menjadi penular utama rabies di Bali yaitu sebanyak 100 persen. Sedangkan, rata-rata jumlah kasus positif rabies per bulan di Bali ada 9 kasus. Kasus rabies paling banyak ditemukan di Kabupaten Karangasem  sebanyak 22 kasus.

Kasus positif rabies mayoritas terjadi pada anjing yang belum divaksin. Sebanyak 75,76 persen merupakan anjing berpemilik yang diliarkan. Bahkan kebanyakan terjadi pada anjing-anjing umur di bawah 12 bulan (66,66 persen).

Sekadar informasi, alokasi anggaran Tahun 2020 dari pusat melalui TP untuk pengendalian dan penanggulangan rabies di Bali sebesar Rp 5.857.300.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 5.171.562.000  atau 88 persen.

Adapun realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan vaksin sebanyak 400 ribu dosis dengan anggaran Rp 4.888.400.000 dan kegiatan koordinasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sebesar Rp 283.162.000.

Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, mengatakan, vaksinasi dalam rangka pemberantasan rabies di Bali sejatinya sudah dimulai pada Januari 2020. Namun, karena adanya keterlambatan pengadaan vaksin akibat pandemi covid-19, vaksinasi massal baru dilakukan Juni 2020.

Ia menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi massal pada anjing dari Januari sampai dengan 22 Juli 2020 sudah sebanyak 69.992 ekor. Cakupan vaksinasi se-Provinsi Bali sebesar 6,69 persen dari perkiraan populasi anjing di seluruh Bali sejumlah 649.028 ekor (Data Dinas Pertanian Prov. Bali).

Adapun rincian cakupan vaksinasi per Kabupaten adalah Badung (2,07 persen), Bangli (20,23 persen), Buleleng (4,48 persen), Gianyar (6,48 persen), Jembrana (5,53 persen), Karangasem (17,08 persen), Klungkung (20,17 persen), dan Tabanan (25,60 persen). “Tapi, sebenarnya cakupan vaksinasi di setiap kabupaten/kota masih di bawah standar, karena standar cakupan vaksinasi minimal 70 persen," ungkap Fadjar.

Hal ini menurutnya, karena adanya penolakan dari pemilik anjing maupun lembaga swadaya masyarakat melalui media sosial terhadap pengendalian populasi anjing melalui eliminasi tertarget pada anjing liar dan diliarkan yang belum ter vaksinasi rabies.

Disamping itu, eliminasi tertarget pada anjing liar dan diliarkan juga menjadi kendala, karena tidak tersedianya bahan kimia/obat yang bisa untuk eliminasi tertarget sesuai kaidah-kaidah kesejahteraan hewan.

Ia berpendapat, tingginya kasus rabies di Bali pada tahun 2019 lalu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kegiatan pengendalian dan pemberantasan rabies di Bali. Misalnya, melakukan vaksinasi massal secara intensif, massif dan dalam waktu yang singkat.

Karena itu Fadjar berharap vaksinasi massal tahun 2020 perlu segera ditingkatkan. Kebijakan depopulasi anjing secara selektif dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. “Penyuluhan tentang bahaya rabies secara terus menerus juga perlu digalakkan agar masyarakat paham betul akan bahaya rabies,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta sosialisasi dan edukasi terhadap bahaya rabies harus terus dilakukan secara masif. Hal ini untuk menjadikan Indonesia bebas rabies.

“Gencarnya upaya sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya rabies kepada masyarakat, diharapkan penyebaran virus rabies dapat dihentikan yang pada akhirnya target Indonesia bebas rabies akan tercapai,” harap Menteri SYL.

 

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018