Saturday, 19 September 2020


Kemitraan Menguntungkan Peternak Unggas, Seperti Apa?

11 Sep 2020, 19:02 WIBEditor : Yulianto

Aksi unjuk rasa kerap dilakukan peternak unggas | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kemitraan dalam perunggasan antara peternak dengan industri kerap menimbulkan konflik. Bahkan kadang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan. Seperti apa kemitraan yang menguntungkan peternak unggas dan industri?

Dekan Vokasi IPB University, Arief Daryanto mengakui,  selama ini kerap terjadi konflik dalam industri perunggasan, khususnya produksi broiler, antara peternak dan industri. Konflik tersebut terjadi karena beberapa sebab.

Diantaranya, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung yang lebih rendah dari biaya produksi,  siklus hidup ayam yang sangat pendek, harga ayam juga sangat sensitif terhadap pergerakan input dan resiko usahanya juga cukup tinggi.

“Sekarang bagaimana peran pemerintah dalam industri yang siklus produksi pendek dan sensitif terhadap harga dan input?” kata Arief dalam webinar Serial  Forum Diskusi Publik: MENGHADAPI RESESI EKONOMI yang diselenggarakan PATAKA di Jakarta, Kamis (9/9).

Menurutnya, bagi peternak menjadi peserta kemitraan merupakan sebuah pilihan dari pilihan lainnya sebagai peternak mandiri. Sementara bagi industri jika ingin berbisnis dalam perunggasan, maka salah satu caranya adalah dengan membuat kemitraan dengan peternak.

Namun demikian, menurut Arief yang selama ini banyak menulis buku soal ekonomi perunggasan, bagaimana level bermainnya harus sama. Pasalnya ia mengakui, di peternakan Indonesia belum ada standarisasi.

Berbeda dengan Thailand. Di tingkat on farm (kandang) sudah ada modulnya, sehingga tidak semua masyarakat bisa beternak kalau tidak mengikuti model yang dibuat pemerintah. Selain itu, peternak juga harus memenuhi standar GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices) dan GMP (Good Manufacturing Practices).

“Bahkan pergerakan ayam ke rumah potong dipanatu GPS, sehingga jika ada potensi outbreak penyakit bisa segera diketahui. Jadi ke depan penting level permainan yang sama. Salah satunya dengan membuat standarisasi,” katanya.

Agar ada level permainan yang sama, Arief melihat kemitraan dengan pola integrasi vertikal cocok untuk Indonesia. Dalam industri perunggasan banyak pemain yang telah menumbuhkan aktivitas rantai nilai dalam satu sektor ke sektor lainnya. “Bahkan konsep integrasi vertikal banyak diterapkan,” ujarnya.

Integrasi vertikal ini menurut Arief dapat terjadi secara parsial atau penuh. Indonesia saat ini berhasil mengembangkan integrasi ke belakang melalui pengembangan industri pembibitan dan pakan ternak. Namun belum banyak menggarap upaya peningkatan nilai tambah industri melalui pengembangan industri hilirnya.

Arief mengungkapkan, ada beberapa faktor pendorong integrasi vertikal. Diantaranya, adanya jaminan pemasaran produk dan pelayanan; komptensi harga untuk melakukan retensi keuntungan; keragaman input dan output untuk lebih mampu mengelola resiko dan pengembangan kontrak untuk membatasi modal sesuai kebutuhan.

“Karena industri perungasan memiliki resiko sangat tinggi terhadap harga input dan output, integrasi vertikal menjadi model yang bisa dilaksanakan dengan menggunakan kerjasama atau kemitraan dengan peternak,” tuturnya.

Sementara itu Komisioner KPPU, Kodrat Wibowo menganggap, model integrasi vertikal sesuai kaidah hukum adalah bentuk kemitraan. Jadi yang dimaksud kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Kemitaraan itu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Sedangkan bentuk-bentuk kemitraan mencakup alih keterampilan seperti produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya nanusia dan teknologi.  Untuk Indonesia sebenarnya yang cocok itu kemitraan seperti di Jepang.

“Dari hasil pengawasan kemitraan, sejak tahun 2011 sampai 2018, ternyata kemitraan yang terjadi adalah terjadi dominasi yang besar terhadap kecil,” katanya.

Kodrat mengungkapkan, saat ini ada beberapa analisi sementara yang terkait dengan persaingan usaha. Pertama, himbauan penurunan harga DOC FS kepada pelaku usaha pembibitan dengan batas tertinggi Rp 4.500/ekor, dapat berpotensi menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, berdasarkan data perkembangan harga DOC dari beberapa pelaku usaha pembibitan yang sudah diperoleh tim hingga April 2020, masih berada jauh di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah (Rp5.000-6.000/ekor).

Ketiga, batas atas dan batas bawah harga DOC FS akan berpotensi terjadinya kartel antar pelaku usaha pembibitan dan berpotensi menyebabkan adanya kenaikan harga DOC FS. Tim akan meminta update perkembangan harga jual DOC FS kepada perusahaan pembibitan hingga Juni 2020.

Salah satu perusahaan menyampaikan harga jual DOC FS pada Mei 2020, yaitu berkisar Rp3.800/ekor (berkorelasi dengan harga livebird pada Juni 2020). Tim akan meminta data perkembangan harga beli DOC FS kepada beberapa peternak di wilayah Jawa Barat berdasarkan waktu pembelian dan perusahaan asal,” tutur Kodrat.

 

Reporter : Julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018