TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan pasokan susu besar. Kementan pun menargetkan penambahan populasi sapi perah untuk menekan impor dan memperkuat produksi susu nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan penambahan populasi sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor susu.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, mengatakan saat ini sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari impor.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, terlebih dengan adanya program MBG yang membutuhkan pasokan susu dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

“Sekitar 80% kebutuhan susu kita masih impor. Ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, strategi besar yang dicanangkan adalah menambah populasi sapi perah,” kata Ketut dalam acara perayaan 50 tahun kemitraan Nestle Indonesia dengan peternak sapi perah di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ketut menjelaskan, penambahan populasi sapi perah akan dilakukan melalui pengembangan unit usaha dan pabrik pengolahan susu yang terintegrasi dengan kepemilikan ternak. Dengan model tersebut, produksi susu dalam negeri diharapkan dapat meningkat secara bertahap.

“Dengan bertambahnya populasi dan industri yang terintegrasi, produksi susu dalam negeri akan naik. Ketergantungan impor bisa dikurangi sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan produksi susu dalam negeri mampu memenuhi lebih dari 80 persen hingga 90 persen kebutuhan nasional. Jika target tersebut tercapai, Indonesia diharapkan bisa mencapai swasembada susu.

Selain fokus pada susu, Kementan juga menyiapkan langkah untuk memperkuat pasokan protein hewani lain yang dibutuhkan dalam program MBG, yakni telur dan daging ayam. Ketut menyebut, ketersediaan telur dan daging ayam di luar Pulau Jawa masih terbatas, terutama di wilayah seperti Papua dan Maluku.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana membangun sentra produksi terintegrasi telur dan daging ayam di sekitar 30 provinsi. Sentra tersebut akan dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Sentra produksi ini diharapkan bisa mempermudah akses pasokan daging ayam dan telur di seluruh wilayah, termasuk untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG,” katanya.

Dengan pembangunan sentra produksi tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya kesetaraan harga daging ayam dan telur di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

“Harapannya, di mana pun lokasinya, harga daging ayam dan telur hampir sama. Jika tidak ada kendala, Januari sudah mulai dilakukan groundbreaking di beberapa tempat,” tutup Ketut.