TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Indonesia.

Namun, pelibatan peternak rakyat dalam rantai pasok program tersebut dinilai masih belum maksimal.

Hal itu mengemuka dalam seminar bertema “Peran Serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak melalui Hilirisasi” yang menjadi bagian dari pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar, AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026, Jumat (8/5), di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE).

Ketua KPUN, Alvino Antonio, mengatakan program MBG pada dasarnya merupakan program yang sangat baik dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani maupun peternak.

“Program MBG ini program bagus. Kami para peternak berharap kebutuhan program tersebut bisa disuplai langsung dari petani dan peternak, sehingga harga di tingkat peternak bisa stabil dan akhirnya semua pihak bisa menikmati manfaat program ini,” ujarnya.

Menurut Alvino, pemerintah sejatinya telah memiliki banyak program yang berpihak kepada peternak. Namun, pengawasan pelaksanaan di lapangan dinilai masih perlu diperketat agar program berjalan sesuai tujuan.

“Kami berharap dapur-dapur MBG membeli langsung dari peternak agar harga tetap stabil,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Suwardi, menilai kondisi peternakan ayam pedaging dan petelur saat ini tengah menghadapi tekanan berat.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya berkaitan dengan harga jual hasil ternak, tetapi juga menyangkut tata kelola industri dari hulu hingga hilir.

“Peternak sekarang berada di posisi paling rentan. Kami menghadapi mahalnya biaya produksi, regulasi yang belum jelas, hingga harapan besar terhadap program MBG yang ternyata belum memberikan dampak signifikan bagi peternak rakyat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sempat muncul optimisme besar di kalangan peternak karena program MBG diperkirakan dapat menyerap produksi telur dan ayam dalam jumlah besar. Namun, hingga kini keterlibatan peternak rakyat dinilai masih terbatas.

Karena itu, Suwardi meminta pemerintah membuat mekanisme pengelolaan program MBG yang lebih transparan dan memastikan harga pembelian produk peternak dilakukan secara adil, tidak sepenuhnya mengikuti fluktuasi pasar.

Sementara itu, Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Astuti, menyoroti ketimpangan harga telur di tingkat produsen dan konsumen.

Menurutnya, masyarakat sering menganggap harga telur mahal, padahal di tingkat peternak harga justru rendah dan sering tidak menguntungkan produsen.

“Sering kali masyarakat bilang harga telur mahal, padahal di sisi kami sebagai produsen harga telur murah. Ini terjadi karena peternak tidak memiliki kedaulatan terhadap harga produk kami dan hanya pasrah kepada mekanisme pasar,” ujarnya.

Yesi meminta pemerintah melakukan intervensi yang lebih berkeadilan. Selama ini, kata dia, operasi pasar kerap dilakukan saat harga naik, namun ketika harga anjlok dan peternak merugi, respons pemerintah dinilai belum cukup cepat.

“Kami berharap ada intervensi pemerintah yang seimbang dan cepat, sehingga peternak senang dan masyarakat juga senang,” katanya.