TABLOIDSINARTANI.COM, Tangerang Selatan – Kementan menggandeng GPPU membangun ekosistem industri unggas di Indonesia Timur guna pemerataan swasembada ayam dan telur serta menekan disparitas harga.

Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) untuk membangun ekosistem industri perunggasan di Indonesia Timur.

Langkah ini menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan swasembada ayam dan telur yang lebih merata sekaligus mengurangi ketimpangan produksi nasional yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), drh. Agung Suganda, mengatakan Indonesia saat ini sebenarnya telah mencapai swasembada bahkan surplus produksi daging ayam dan telur. 

Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan seluruh daerah karena distribusi pusat produksi masih belum merata.

Menurut Agung, sekitar 63 persen produksi ayam pedaging dan ayam petelur nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Kondisi ini membuat gejolak harga terus berulang. Ketika produksi melimpah, harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak di Pulau Jawa mengalami penurunan. 

Sebaliknya, sejumlah wilayah di Indonesia Timur justru masih menghadapi harga yang tinggi karena pasokan belum mampu memenuhi kebutuhan.

"Secara nasional kita sudah surplus, tetapi produksi masih tersentralisasi sekitar 63 persen di Pulau Jawa. Akibatnya, saat harga ayam dan telur di Jawa jatuh, daerah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara hingga sebagian Sulawesi justru masih mengalami kekurangan pasokan sehingga harganya relatif tinggi," ujar Agung saat Kongres XIV GPPU di Tangerang Selatan, Jumat (24/7/2026).

Melihat kondisi tersebut, Kementan menilai tantangan terbesar industri perunggasan nasional bukan lagi meningkatkan produksi, melainkan membangun pusat-pusat produksi baru di luar Pulau Jawa agar keseimbangan pasokan dapat tercipta di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, lanjut Agung, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginisiasi pembangunan ekosistem perunggasan terintegrasi dengan melibatkan BUMN pangan di bawah koordinasi Danantara. 

Program tersebut dirancang untuk membangun rantai usaha perunggasan secara utuh, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, budidaya hingga pemasaran hasil ternak.

"Harapan pemerintah, swasembada dan surplus ayam maupun telur bukan hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi seluruh provinsi bisa mandiri sehingga masyarakat mendapatkan akses protein hewani dengan harga yang terjangkau," katanya.

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan lima provinsi sebagai lokasi pengembangan, yakni Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, dan Lampung. Pembangunan ditargetkan mulai berjalan pada September 2026.

Agung menjelaskan, pembangunan akan diawali dari sektor hulu melalui pembangunan breeding farm atau kandang parent stock (PS) sebagai sumber bibit ayam. 

Setelah itu, pemerintah bersama BUMN akan membangun industri pakan sehingga kebutuhan pakan dapat dipenuhi dari daerah setempat.

Selanjutnya, kegiatan budidaya akan dilakukan oleh peternak rakyat. Adapun hasil produksinya akan diserap oleh BUMN pangan maupun sektor swasta sehingga peternak memiliki kepastian pasar.

"Dengan pola ini kita membangun ekosistem yang utuh. Pemerintah menyiapkan bibit, pemerintah bersama mitra menyiapkan pakan, budidayanya dilakukan peternak rakyat, kemudian hasilnya diserap oleh BUMN maupun swasta," ujarnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap ketergantungan pasokan ayam dan telur dari Pulau Jawa dapat dikurangi secara bertahap. 

Di sisi lain, peternak di luar Jawa memperoleh peluang usaha yang lebih besar karena didukung kepastian bibit, pakan, dan pemasaran.

Agung menambahkan, pemerintah juga mengharapkan keterlibatan aktif GPPU dalam mendukung pembangunan ekosistem tersebut. 

Menurutnya, perusahaan pembibitan memiliki peran strategis karena menjadi fondasi utama industri perunggasan nasional.

"Kami berharap seluruh anggota GPPU tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan masing-masing, tetapi bersama-sama membangun industri perunggasan nasional. Saya yakin dengan sinergi pemerintah dan pelaku usaha, target ini bisa diwujudkan," katanya.

Selain membangun sentra produksi baru, pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola penyediaan bibit ayam nasional. 

Salah satunya melalui evaluasi kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) yang dilakukan bersama GPPU setiap tahun.

Menurut Agung, penetapan jumlah impor GPS tidak dilakukan secara sepihak, melainkan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan pasar serta masukan dari asosiasi pembibitan. 

Langkah ini penting agar produksi ayam dua hingga tiga tahun mendatang tetap seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

"Tahun ini jumlah GPS memang relatif tinggi mengikuti proyeksi produksi. Namun evaluasi terus kami lakukan agar proyeksi produksi tidak terlalu jauh dari proyeksi demand," ujarnya.

Meski demikian, Agung mengakui tantangan terbesar bukan menghitung kapasitas produksi, melainkan memprediksi permintaan masyarakat yang sangat dinamis. 

Perubahan kondisi ekonomi, libur sekolah hingga tradisi masyarakat pada bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah kerap mempengaruhi konsumsi ayam dan telur.

"Produksi relatif mudah dihitung, tetapi demand sering berubah. Karena itu sinkronisasi data pemerintah dan pelaku usaha menjadi sangat penting agar tidak terjadi kelebihan pasokan," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peningkatan konsumsi protein hewani sebagai upaya menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan.

Berdasarkan proyeksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, produksi daging ayam ras nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,9 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 4 juta ton, sehingga Indonesia masih berada dalam kondisi surplus. 

Sementara itu, produksi telur ayam ras nasional juga telah melampaui kebutuhan domestik dalam beberapa tahun terakhir.

Agung menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan penyerapan produksi ayam dan telur sekaligus memperkuat konsumsi protein hewani masyarakat.

"Kita terus mendorong MBG karena program ini akan membantu menjaga keseimbangan supply dan demand. Semakin tinggi konsumsi protein hewani masyarakat, semakin sehat pula industri perunggasan nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme National Stock Replacement (NSR) yang mengatur jadwal pemasukan DOC Grand Parent Stock maupun Parent Stock agar produksi ayam tidak menumpuk pada waktu tertentu. 

Namun, perubahan permintaan masyarakat yang sulit diprediksi tetap menjadi tantangan utama sehingga koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus diperkuat.

Mendukung langkah pemerintah, Ketua Umum GPPU Asrokh Nawawi memastikan organisasinya siap mengambil bagian dalam pembangunan ekosistem perunggasan di Indonesia Timur.

Menurutnya, sejumlah anggota GPPU telah memiliki breeding farm di kawasan timur Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Papua. 

Ke depan, organisasi akan mendorong lebih banyak perusahaan pembibitan untuk berekspansi ke wilayah tersebut sehingga pusat produksi ayam tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Kami akan mengajak anggota GPPU melihat peluang investasi di Indonesia Timur. Potensinya sangat besar dan ini menjadi kesempatan agar bisnis pembibitan tidak terus terpusat di Jawa," kata Asrokh.

Ia menambahkan, GPPU juga akan memperkuat sinkronisasi data industri pembibitan bersama pemerintah. 

Selain menjadi dasar penentuan kebutuhan GPS nasional, langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah terjadinya kelebihan pasokan akibat jadwal chick in yang dilakukan secara bersamaan oleh pelaku usaha.

"GPPU ingin menghadirkan satu data dan satu visi bersama pemerintah sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi industri di lapangan," ujarnya.

Harapan besar terhadap program tersebut juga datang dari Papua. 

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan, Febiola Iriani Ohei, berharap pembangunan ekosistem perunggasan benar-benar menjangkau wilayah paling timur Indonesia.

Ia mengatakan hingga kini harga ayam dan telur di Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. 

Karena itu, masyarakat Papua membutuhkan kehadiran nyata pemerintah dan pelaku usaha, bukan sekadar wacana.

"Papua membutuhkan keseriusan. Jangan hanya konsep, tetapi benar-benar hadir membangun industri unggas di Papua agar masyarakat bisa memperoleh ayam dan telur dengan harga yang terjangkau," katanya.

Febiola mengungkapkan masyarakat Papua telah mulai mengembangkan pabrik pakan skala kecil dengan memanfaatkan bahan baku lokal. 

Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung melalui investasi, transfer teknologi, dan kolaborasi dengan perusahaan pembibitan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, GPPU, BUMN, dan peternak rakyat mampu mempercepat lahirnya sentra-sentra produksi unggas baru di Indonesia Timur sehingga swasembada ayam dan telur benar-benar dirasakan secara merata, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu hingga hilir.