TABLOIDSINARTANI.COM, Purwokerto --- Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mencanangkan langkah strategis dengan mengembangkan wilayah eks Keresidenan Banyumas meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga menjadi kawasan aglomerasi baru.

Upaya ini bertujuan memicu tumbuhnya sektor ekonomi baru dan meningkatkan daya saing wilayah secara kolektif.

“Kita akan buat aglomerasi Banyumas untuk menumbuhkan ekonomi baru. Membangun wilayah tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada sinergi lintas kabupaten,” tegas Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Aula Menara Teratai, Purwokerto, beberapa waktu lalu. 

Konsep aglomerasi yang diusung bukan sekadar penggabungan wilayah administratif.

Ini adalah strategi menyatukan kekuatan antarwilayah dengan potensi ekonomi tinggi, seperti kawasan industri, kota-kota yang saling terhubung, dan pusat agropolitan.

Pengembangan kawasan aglomerasi biasanya fokus pada peningkatan infrastruktur, transportasi, logistik, konektivitas antarwilayah, serta penataan tata ruang yang mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut Gubernur, masing-masing kabupaten memiliki keunggulan yang bisa dikembangkan. Cilacap, misalnya, sudah lebih dulu menginisiasi pengelolaan sampah menjadi energi lewat teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk suplai pabrik semen.

Di sisi lain, Purbalingga dan Banjarnegara punya potensi besar di sektor wisata, pertanian modern, dan UMKM.

“Potensi desa luar biasa, wisata juga banyak. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama,” ujarnya.

Ahmad Luthfi menekankan pentingnya koordinasi tidak hanya antar-kabupaten, tetapi juga sampai ke level desa.

Ia mendorong semangat kolektif membangun daerah berbasis potensi lokal, demi mewujudkan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Menumbuhkan ekonomi baru itu artinya mendorong sektor inovatif seperti industri kreatif, ekonomi digital, energi terbarukan, hingga UMKM berbasis teknologi,” tambahnya.

Langkah ini juga menjadi cara untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi lama seperti pertambangan atau pertanian tradisional.

Musrenbangwil kali ini menjadi forum penting untuk menghimpun aspirasi dan persoalan dari masyarakat Banyumas Raya.

Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan di tingkat provinsi guna menyusun program pembangunan tahun 2026.

“Musrenbang ini ibarat ‘belanja masalah’ untuk menyusun kebijakan. Kerangka dasarnya adalah menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” tutup Gubernur.