Sunday, 08 November 2026


Sikapi Bencana Sumatera, Komisi IV DPR Bahas Revisi UU Kehutanan

03 Dec 2025, 11:20 WIBEditor : Yulianto

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---Bencana banjir dan longsong yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memberikan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Bencana alam tersebut tidak lepas dari adanya kerusakan kawasan hutan.

Karena itu, pemerintah harus segera hadir membantu rakyat, juga memulihkan lahan pertanian yang terkena bencana. ”Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto saat Rakernas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Bogor, Rabu (3/12).

Menurutnya, akibat bencana tersebut, banyak saudara-saudara kita para petani yang kehilangan keluarga rumah dan lahan pertanian. Karena itu, atas nama pribadi dan Komisi 4 DPR RI dirinya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya.

”Semoga para korban diberi kekuatan lahir batin dalam menghadapi cobaan ini dan dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

Untuk membantu korban bencana, terutama petani, Titiek Soeharto meminta pemerintah segera hadir melalui langkah cepat untuk pemulihan lahan pertanian. Diantaranya, penyediaan benih, pupuk, serta pendampingan agar para petani dapat kembali melakukan aktivitas bertani.

Titiek Soeharto melihat bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera tersebut tidak hanya factor iklim, tapi juga adanya kerusakan alam. Saat ini DPR RI sedang merancang perubahan Undang-Undang Kehutanan. UU ini menjadi salah satu yang masuk dalam proglegnas prioritas tahun 2026.

“Ini penting karena banyak petani dan masyarakat adat hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan menjaga ekosistem untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan melestarikan alam,” katanya.

Ia menilai. bencana di Sumatera membuktikan hutan adalah penyangga kehidupan petani di sekitar dalam kawasan hutan. Namun kadang di dalam kawasan hutan  terjadi konflik teriorial. ”Saya dalam hal ini menjadi anggota panitia khusus atau pansus penyelesaian konflik kehutanan dan pangan,” katanya.

Pada kesempatan itu Rakernas HKTI, Titiek Soeharto mengajak pengurus HKTI untuk bersama-sama memperjuangkan dan memajukan petani indonesia. ”Saya mengajak HKTI menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pangan dan kehutanan agar petani makmur dan sejahtera,” katanya.

Bahkan Komisi 4 DPR RI  kata Titiek Soeharto membuka ruang dialog dengan siapa saja, asosiasi petani dan seluruh pemangku kepentingan. ”Kita harus memastikan bahwa suara petani bukan hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan konkret,” tegasnya.

Reporter : Julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018