TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---Rakernas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) harus menjadi momentum membangun konsensus nasional untuk menjadi petani lebih maju, makmur dan sejahtera. Bahkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Saat ini kita memasuki era pertanian Indonesia dengan arah politik yang jelas, termasuk dukungan pemerintah yang kuat dan semangat petani yang tidak pernah padam,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto saat memberikan sambutan pada Rakernas HKTI di Bogor, Rabu (3/12).

Temu Tani Nasional dan Rakernas HKTI ini menurut Titiek Soeharto, sapaan akrabnya, sebagai momentum membangun konsensus nasional bahwa petani harus maju, makmur, sejahtera dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Saya yakin peserta Rakernas hampir semuanya merasakan kejayaan pertanian di masa Presiden Soeharto. Tentunya kita ingin mengulang keadaan itu, kita bisa hidup tentram, sejahtera, gampang cari makan, gampang cari kerja,” tuturnya.

Karena hidup tidak surut ke belakang, Titiek Soeharto mengajak semua pihak bekerja keras untuk menyongsong masa depan yang cerah. Diakui, banyak cita-cita Soeharto yang belum tercapai.

 “Ini tugas kita bersama untuk mewujudkan cita-cita agar seluruh petani, nelayan dan rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera,” katanya.

Menurutnya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan swansembada pangan sebagai bagian dari 17 program prioritas nasional dan delapan asta cita seperti dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 2029.

Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. BPS melaporkan, produksi beras nasional dan sampai Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54% setara 4.15 juta ton dari tahun sebelumnya.

Pemerintah juga telah menetapkan HET beras dan jagung di tingkat petani. Kebijakan ini penting untuk memastikan harga yang adil bagi petani dan menjaga semangat produksi.

Sementara itu di sisi lain, sebanyak 145 regulasi pupuk diperingkas. Pemerintah juga telah mencetak sejarah dengan penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20?gi petani. “Ini bukan sekedar angka, tetapi napas baru yang membuat biaya produksi lebih terjangkau,” katanya.

Karena itu Titiek Soeharto menilai, swasembada pangan bukan hanya slogan atau prestasi politik di atas kertas. Swasembada pangan harus identik dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Ini sudah mulai terlihat nilai tukar petani atau NTP naik dari 120,3 bulan September 2024 menjadi 124,05 di November tahun 2025.  Ini sinyal positif, namun tanggung jawab kita masih panjang,” tuturnya.