TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Sawah Aceh mulai dipulihkan pascabencana. Kementan menyiapkan Rp1,7 triliun untuk rehabilitasi lahan, alsintan, benih, dan bantuan petani terdampak.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan pemulihan sawah dan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menyiapkan total dukungan mencapai Rp1,7 triliun untuk membantu petani sekaligus mempercepat pemulihan lahan pertanian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono mengatakan dukungan tersebut mencakup optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan benih berbagai komoditas.

"Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh," ujar Arief di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Dari total anggaran Rp1,7 triliun, sekitar Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah melalui dana Tugas Pembantuan.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah yang terdampak bencana.

Sementara itu, sekitar Rp1,2 triliun lainnya dikelola melalui satuan kerja (satker) pusat dan balai di bawah Kementan.

Anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk alat mesin pertanian serta bantuan benih padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya yang akan disalurkan kepada petani di Aceh.

Namun, Kementan menyoroti realisasi anggaran yang masih berjalan lambat.

Menurut Arief, program yang bersumber dari Rp530 miliar dan disalurkan langsung ke daerah semestinya telah rampung pada Juni 2026.

Namun, hingga awal Agustus, realisasinya baru mencapai 48 persen.

Kementan meminta pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait mempercepat pelaksanaan program tersebut.

Pasalnya, anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun berisiko kembali ke kas negara.

Percepatan juga dibutuhkan untuk anggaran Rp1,2 triliun yang dikelola melalui satker pusat dan balai Kementan.

Arief menjelaskan, salah satu kendala pencairan anggaran adalah lambatnya usulan penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) dari pemerintah daerah.

CPCL menjadi bagian penting dalam proses penyaluran bantuan.

Tanpa data CPCL yang lengkap, anggaran belum dapat dicairkan dan bantuan belum bisa segera diterima petani terdampak bencana.

"Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh," kata Arief.

Kementan mencatat anggaran yang masih tersisa sekitar Rp1,1 triliun. Sementara itu, tingkat serapan baru mencapai 25 persen.

"Waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan," ujar Arief.

Menurut dia, percepatan tersebut penting agar program pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh, khususnya petani yang terdampak bencana.

Selain dukungan melalui anggaran pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja juga disebut telah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar untuk membantu masyarakat Aceh.

Dana tersebut telah disalurkan sebagai bantuan pada awal terjadinya bencana.

Arief mengatakan dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dinilai menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian.

Hal tersebut terlihat dari pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kediaman Amran di Jakarta pada Selasa (4/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.

Arief menilai komunikasi dan sinergi antara Kementan dengan Pemerintah Aceh perlu terus diperkuat agar program pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

"Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh," katanya.

Kementan menegaskan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, percepatan penyaluran anggaran, penyelesaian CPCL, rehabilitasi sawah, serta distribusi alsintan dan benih menjadi kunci agar petani Aceh dapat segera kembali menjalankan aktivitas pertanian pascabencana.