TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Rencana badan ekspor sawit bikin pelaku usaha waswas. Pengusaha khawatir pembeli luar negeri kabur dan pasar CPO RI terguncang.

Wacana pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis mulai bikin pelaku usaha ketar-ketir.

Kalangan eksportir sawit hingga asosiasi ekspor nasional kompak mengingatkan, kebijakan ini berpotensi mengacaukan mekanisme pasar dan membuat pembeli luar negeri hengkang dari Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki, Eddy Martono, mengatakan isu pembentukan badan ekspor tunggal memang masih sebatas rumor.

Namun jika benar direalisasikan pemerintah, dampaknya dinilai bisa serius bagi industri sawit nasional.

“Kalau benar-benar terjadi ini akan mendistorsi pasar. Para eksportir selama ini sudah punya pasar masing-masing. Jangan sampai justru ekspor kita turun,” ujar Eddy.

Kekhawatiran itu muncul setelah beredar kabar pemerintah tengah menyiapkan badan khusus yang akan mengatur ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara.

Dalam skema tersebut, eksportir disebut tidak lagi menjual langsung ke pembeli luar negeri, melainkan harus melalui satu pintu.

Pelaku usaha menilai sistem itu berisiko memutus hubungan dagang yang selama ini sudah dibangun bertahun-tahun dengan buyer internasional.

Jika proses ekspor menjadi lebih panjang dan birokratis, pembeli disebut bisa mencari pasokan dari negara lain yang dianggap lebih fleksibel.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Benny Soetrisno, bahkan menyebut pola tersebut mirip sistem perdagangan terpusat era lama.

“Ini seperti kembali ke era Orde Baru, ada pasar bersama,” kata Benny.

Menurutnya, pemerintah kemungkinan ingin memperketat pengawasan ekspor untuk menekan praktik under invoicing atau manipulasi nilai ekspor yang selama ini dianggap merugikan negara.

Selain itu, kebijakan ini juga disebut bertujuan memperkuat kontrol devisa dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.

Namun di balik tujuan tersebut, dunia usaha justru melihat ancaman baru.

Mulai dari margin eksportir yang tertekan, fleksibilitas perdagangan yang hilang, hingga potensi persoalan tata kelola apabila seluruh ekspor dikendalikan secara terpusat.

Kekhawatiran pasar bukan tanpa alasan. Indonesia selama ini merupakan pemain utama sawit dunia dengan jaringan ekspor yang sangat luas.

Perubahan mendadak dalam sistem perdagangan dinilai bisa memicu ketidakpastian di mata pembeli internasional.

Apalagi, industri sawit sedang menghadapi tekanan global yang tidak ringan, mulai dari kampanye negatif lingkungan, fluktuasi harga, hingga persaingan ketat dengan negara produsen lain seperti Malaysia.

Jika skema badan ekspor tunggal benar diterapkan, pelaku usaha khawatir daya saing Indonesia justru melemah di tengah perebutan pasar global yang makin agresif.

Di sisi lain, pemerintah sendiri hingga kini belum memberikan penjelasan resmi secara rinci terkait bentuk maupun mekanisme badan ekspor tersebut.

Belum ada kepastian apakah kebijakan itu benar akan diterapkan penuh atau masih sebatas kajian internal.

Meski demikian, rumor yang telanjur beredar sudah cukup membuat pasar bereaksi waswas.

Sejumlah pelaku usaha berharap pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan yang bisa mengganggu stabilitas ekspor nasional.

“Jangan sampai niat meningkatkan penerimaan negara malah berujung membuat pembeli kabur,” ujar salah satu pelaku industri sawit yang enggan disebutkan namanya.