
Sawit kembali membuktikan diri sebagai mesin uang negara. BPDP mengantongi Rp31 triliun dari pungutan ekspor sawit sepanjang 2025, dana jumbo yang dialirkan untuk insentif biodiesel B40 dan peremajaan sawit rakyat.
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Sawit kembali membuktikan diri sebagai mesin uang negara. BPDP mengantongi Rp31 triliun dari pungutan ekspor sawit sepanjang 2025, dana jumbo yang dialirkan untuk insentif biodiesel B40 dan peremajaan sawit rakyat.
Sepanjang 2025, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit diperkirakan menembus Rp31 triliun. Dana jumbo ini tak menguap begitu saja. Uangnya diputar lagi untuk mendanai program biodiesel B40 dan peremajaan sawit rakyat (PSR), dua agenda strategis yang jadi tulang punggung sektor sawit nasional.
Angka tersebut disampaikan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zahid Burhan Ibrahim, di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Menurutnya, seluruh pungutan ekspor sawit memang diamanahkan kembali ke sektor ini, dari kebun hingga hilir industri.
“Kurang lebih di penerimaan kita di Rp31 triliun di tahun 2025. Dana ini dimanfaatkan untuk berbagai program yang diamanahkan ke BPDP. Salah satunya biodiesel, termasuk B40. Tapi yang utama tetap kita mulai dari sektor hulu, yakni peremajaan sawit rakyat,” ujar Zahid.
Tahun 2026, BPDP mematok target peremajaan sawit rakyat seluas 50 ribu hektare. Target ini sedikit lebih tinggi dibanding realisasi 2025 yang baru mencapai sekitar 42 ribu hektare. Namun BPDP membuka pintu lebih lebar jika usulan dari daerah melampaui target.
“Kalau seandainya 50 ribu hektare itu ternyata asalnya lebih, dan sudah ada rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, tetap kita siapkan dananya. Harapan kita tahun ini bisa lebih dari 50 ribu hektare,” jelas Zahid.
Target ini bukan tanpa alasan. Di balik angka tersebut, masih terbentang potensi PSR yang belum tergarap, mencapai sekitar 2 juta hektare. Ibarat ladang tidur, kebun-kebun tua itu menunggu disentuh agar kembali produktif. Karena itu, BPDP terus mendorong sosialisasi ke kelompok tani dan pekebun agar makin banyak kebun rakyat masuk program PSR.
“Masih banyak kebun sawit rakyat yang sebenarnya sudah waktunya diremajakan, tapi belum masuk program. Ini yang terus kita dorong lewat sosialisasi,” katanya.
Peremajaan kebun sawit rakyat dinilai krusial. Tanpa PSR, produktivitas kebun rakyat bisa terus merosot, biaya produksi membengkak, dan pada akhirnya daya saing petani ikut tergerus. Dengan PSR, kebun kembali muda, hasil meningkat, dan kesejahteraan pekebun ikut terangkat.
Selain PSR, dana pungutan ekspor sawit juga menopang program biodiesel nasional. Indonesia kini sudah melangkah dari B30, naik ke B35, dan memasuki era B40. Program ini bukan cuma menyerap produksi sawit dalam negeri, tapi juga menekan impor solar dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Zahid menjelaskan, mekanisme insentif biodiesel yang dibiayai BPDP bersifat fleksibel. Besaran insentif bergantung pada selisih harga biodiesel dan solar di pasar.
“Kalau harga solar lebih tinggi daripada biodiesel, ya kita nggak bayar selisihnya. Jadi besaran biaya itu tergantung selisih harga biodiesel dan solar. Untuk detail datanya nanti kita sampaikan,” ujarnya.
Skema ini membuat pembiayaan insentif biodiesel tidak selalu membengkak. Dana pungutan bisa dijaga tetap efisien, tapi roda B40 tetap berputar. Di sisi lain, kebijakan ini mengirim sinyal kuat ke pasar global bahwa Indonesia serius mengembangkan energi terbarukan berbasis sawit, meski harga komoditas dunia naik-turun bak ombak.
Dengan penerimaan pungutan ekspor sawit yang tembus Rp31 triliun, BPDP menegaskan perannya sebagai semacam “penjaga dapur” industri sawit nasional. Uang dari ekspor dikumpulkan, lalu dikembalikan lagi ke sektor perkebunan dalam bentuk program nyata.
Dari kebun rakyat yang diremajakan, mesin biodiesel yang terus berdengung, sampai target besar sawit berkelanjutan—semuanya dibiayai dari satu sumber: pungutan ekspor. Sawit bukan sekadar komoditas mentah yang dikapalkan ke luar negeri, tapi sudah menjelma mesin uang negara.
Ke depan, tantangannya bukan cuma soal mengumpulkan dana besar. Yang lebih penting, memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak. Agar sawit tak sekadar jadi angka di neraca ekspor, melainkan benar-benar menopang ekonomi rakyat, menjaga energi nasional, dan menyiapkan masa depan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan.