TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Program Makan Bergizi Gratis sempat dituding memicu lonjakan harga ayam dan telur. Namun Mentan Amran menegaskan pasokan tetap aman dan gejolak itu hanya bersifat sementara.

Ramai isu bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin harga telur dan ayam melonjak.

Tapi Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman langsung menepis tudingan itu.

Ia memastikan MBG tidak mengganggu stabilitas harga pangan.

Pemerintah bahkan sudah menyiapkan strategi besar dari hulu sampai hilir untuk menjaga pasokan.

Amran menjelaskan, kenaikan harga telur yang sempat muncul di beberapa daerah sifatnya sementara.

Harga di tingkat peternak disebut masih stabil dan kini mulai terkoreksi.

Ia menyebut faktor pentingnya: harga DOC turun drastis, dari Rp14.000 menjadi Rp11.500.

Turunnya harga bibit ayam ini otomatis menekan biaya produksi dan membantu peternak kembali bernapas lega.

Pemerintah juga mengkaji ulang penetapan HPP jagung, HAP jagung pakan, dan HAP telur ayam ras agar rantai usaha petani–peternak–konsumen tetap terlindungi.

Untuk mencegah spekulan memainkan harga, Amran memerintahkan Satgas Pangan Polri masuk turun lapangan. Fokusnya, 177 kabupaten/kota yang harga telurnya melampaui HAP.

“Kalau ada pelanggaran, langsung ditertibkan. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegas Amran.

Salah satu strategi terbesar pemerintah adalah pembangunan pabrik pakan dan DOC secara nasional.

Pada tahap pertama, pemerintah akan membangun 12 pabrik pakan, kemudian disusul 18 pabrik tambahan pada tahap kedua.

Total investasi yang digelontorkan mencapai Rp20 triliun dengan target melayani sekitar 3,7 juta peternak rakyat di seluruh Indonesia.

Langkah besar ini diyakini mampu memperkuat produksi ayam nasional, menstabilkan harga pakan, serta mengamankan suplai protein hewani untuk kebutuhan program MBG.

Program MBG bukan hanya membutuhkan pasokan protein hewani, tetapi juga suplai sayur dan buah dalam jumlah besar.

Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian ATR/BPN membuka lahan produksi baru seluas 500 ribu hektare yang khusus disiapkan untuk memasok kebutuhan MBG.

Dari total luasan tersebut, sekitar 200 ribu hektare dialokasikan untuk pengembangan peternakan dan hortikultura di Pulau Jawa—wilayah dengan konsumsi pangan tertinggi dan infrastruktur distribusi paling padat.

Sementara 300 ribu hektare sisanya diprioritaskan untuk produksi pangan di luar Jawa, terutama komoditas sayur, buah, dan bahan baku pakan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan nasional.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa perluasan lahan ini bukan sekadar proyek tambahan, melainkan langkah strategis untuk mencegah gejolak harga di masyarakat.

Dengan suplai bahan baku yang lebih terjamin dari hulu, potensi kenaikan harga akibat lonjakan permintaan dapat ditekan lebih awal.

Apalagi MBG diproyeksikan menyerap bahan baku dalam volume besar setiap hari, sehingga kepastian produksi menjadi kunci.

Di sisi lain, pemerintah juga bersiap menghadapi siklus musiman yang selalu membuat permintaan pangan melonjak.

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, lalu disusul Ramadan–Idulfitri 2026 yang jatuh pada Februari–Maret, konsumsi pangan masyarakat biasanya meningkat tajam.

Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Tim Koordinasi Program MBG.yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga membentuk Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan.

Kelompok kerja ini fokus memastikan pasokan tetap terjaga, mengawasi distribusi, serta menekan risiko inflasi yang diperkirakan bisa meningkat di awal tahun depan.

Dengan rangkaian langkah terukur tersebut, pemerintah menegaskan kembali bahwa MBG bukan penyebab kenaikan harga pangan.

Fluktuasi yang sempat terjadi di beberapa wilayah dinilai bersifat sementara dan kini mulai stabil.

Harga DOC yang turun dari Rp14.000 menjadi Rp11.500, serta penertiban 177 kabupaten/kota yang harga telurnya di atas HAP, menjadi indikator bahwa pasar mulai terkendali.

Pada akhirnya, seluruh kebijakan ini diarahkan untuk memastikan petani, peternak, dan masyarakat tidak terbebani oleh harga tinggi.

Di saat yang sama, pemerintah ingin program MBG tetap berjalan dengan ketersediaan pasokan yang kuat, aman, dan merata di seluruh Indonesia.

Langkah ini menjadi fondasi bagi stabilitas pangan nasional sekaligus jaminan bahwa kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat MBG tetap terpenuhi tanpa mengganggu pasar.