TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Harga beras memang masih mahal di sejumlah wilayah meski stok nasional melimpah. Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan dengan nada tegas, beras bukan penyumbang inflasi. Menurutnya, lonjakan harga murni dipicu persoalan distribusi.

Harga beras yang masih bertahan di level tinggi di sejumlah daerah kembali bikin publik geleng-geleng. Padahal, gudang disebut penuh, stok melimpah, dan Indonesia sudah mengklaim swasembada.

Di tengah ironi itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman angkat bicara. Menurutnya, mahalnya beras bukan biang kerok inflasi.

Amran mengakui harga beras memang masih bergerak naik di beberapa wilayah. Namun, dia menegaskan faktor utamanya bukan karena kelangkaan, melainkan mahalnya biaya distribusi yang membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong.

“Kalau ada kenaikan harga, itu karena distribusi. Tapi sekarang beras bukan lagi penyumbang inflasi,” kata Amran dalam keterangan resminya, Selasa (20/1/2026).

Pernyataan ini seolah jadi tamparan halus bagi persepsi publik. Di satu sisi, beras terasa makin mahal di kantong. Di sisi lain, data justru bicara sebaliknya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras sepanjang 2025 relatif terkendali dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Puncak inflasi beras secara bulanan di 2025 hanya menyentuh 1,35 persen pada Juli. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan September 2023 yang sempat melesat hingga 5,61 persen dan Februari 2024 yang berada di 5,32 persen. Bahkan, inflasi beras Desember 2025 ditutup manis di level 0,18 persen.

“Saya ulangi, bukan beras penyumbang inflasi tertinggi. Stok kita banyak,” tegas Amran, seolah menutup ruang spekulasi.

Di tengah harga yang masih tinggi, Amran justru mengambil sikap keras soal impor. Dia menegaskan tidak boleh ada impor beras sepanjang 2026. Alasannya satu: produksi dalam negeri dinilai lebih dari cukup.

Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan para bupati se-Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau. Nada bicaranya tegas, nyaris seperti alarm.

“Tidak boleh impor beras. Kita sudah swasembada. Stok melimpah. Ini beras anak negeri,” ujar Amran.

Ia bahkan menyentil sisi emosional, menyebut soal nasib petani dan kedaulatan pangan. Menurutnya, impor di tengah surplus sama saja dengan menyakiti jutaan petani padi di Tanah Air.

Data proyeksi Neraca Pangan per 6 Januari 2026 memperkuat klaim pemerintah. Kebutuhan konsumsi beras nasional setahun diperkirakan sekitar 31,1 juta ton. Sementara produksi beras tahun ini diproyeksikan mencapai 34,76 juta ton.

Belum lagi stok awal 2026 yang berasal dari carry over tahun sebelumnya sebesar 12,4 juta ton. Jika dihitung-hitung, stok beras nasional hingga akhir 2026 diperkirakan bisa menembus 16,1 juta ton. Angka yang, di atas kertas, lebih dari aman.

Sejalan dengan itu, pemerintah memastikan tidak ada izin impor beras konsumsi maupun beras bahan baku industri pada 2026. Keputusan ini sudah dikunci dalam Neraca Komoditas Tahun 2026 yang disepakati sejak Desember 2025.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyepakati nihilnya kuota impor, termasuk untuk beras pecah dan beras ketan pecah. Sebagai gantinya, pelaku usaha diminta memaksimalkan bahan baku lokal.

Meski data dan kebijakan terdengar optimistis, tantangan di lapangan masih terasa nyata. Biaya distribusi yang tinggi, rentang wilayah yang luas, hingga rantai pasok yang panjang jadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.

Pemerintah yakin ini soal distribusi. Publik berharap, solusi tak berhenti di angka dan klaim, tapi benar-benar terasa sampai ke meja makan.