TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harga gabah yang dulu anjlok di kisaran Rp4.500-5.400 per kilogram saat panen raya kini bertahan di atas Rp7.000.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp6.500 per kilogram dinilai mulai terasa di tingkat petani. 

Kementerian Pertanian menyebut harga gabah di lapangan kini bergerak di atas HPP, seiring naiknya produksi padi dan nilai tukar petani (NTP).

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan, Ladiyani Retno Widowati, menyampaikan hal itu dalam diskusi publik Agripulse “Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Prabowo: Dari Kebijakan ke Dampak bagi Petani”, Rabu, 21 Oktober 2026, Rabu (21/10/2026). 

Menurut Ladiyani, HPP yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram membuat harga gabah ikut terdorong. 

"Sekarang sudah di atas Rp7.000. Kemarin di Madiun bahkan disebut Rp8.200, dan ada daerah lain yang mencapai Rp8.700," ujarnya. 

Ketentuan HPP sendiri tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 dan 16 Tahun 2025. 

Dengan aturan tersebut, harga GKP di tingkat petani naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan tidak ada lagi rafaksi harga gabah, sementara itu Harga jagung ditetapkan Rp5.500 per kilogram.

Ladiyani mengatakan perubahan itu langsung dirasakan petani. 

Saat panen raya, gabah sebelumnya kerap dibeli hanya Rp4.500 hingga Rp5.400 per kilogram. "Petani yang kami temui mengatakan pendapatan mereka naik," katanya.

Kenaikan harga berjalan beriringan dengan lonjakan produksi. 

Data BPS yang dipaparkan menunjukkan produksi padi 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,06 juta ton atau 13,29 persen dibanding 2024. 

Sedangkan Luas panen naik 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare. Keduanya tertinggi dalam periode 2020–2025.

Produksi beras 2025 tercatat 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton dari 30,62 juta ton pada 2024. 

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 8 Oktober 2026, produksi beras surplus 3,5 juta ton terhadap kebutuhan 31,27 juta ton. Stok akhir tahun diperkirakan 15,99 juta ton.

Kesejahteraan petani yang diukur lewat NTP juga membaik. 

Rata-rata NTP 2025 sebesar 123,38 dan naik menjadi 125,35 pada Desember 2025. 

Pada September 2026, NTP mencapai 131,11, naik 2,56 persen dibanding Agustus 2026 dan menjadi yang tertinggi dalam periode Januari 2025 hingga September 2026.

Pemerintah menyebut ini sebagai pergeseran paradigma, dari sekadar mengejar volume produksi menuju kesejahteraan petani. 

Alokasi anggaran diarahkan ke bantuan langsung di tingkat usaha tani, seperti benih unggul bersertifikat dan saprotan. 

Di sisi hulu, penyaluran pupuk bersubsidi disederhanakan dari 145 regulasi menjadi satu alur, yakni Kementan, PIHC, gapoktan atau Koperasi Merah Putih, hingga petani.

Untuk 2026, Ditjen Tanaman Pangan mengelola pagu Rp3,327 triliun, dengan target produksi padi ditetapkan 60,34 juta ton GKG atau 34,76 juta ton beras, dengan dukungan benih padi seluas 3,25 juta hektare dan benih jagung 1 juta hektare.

Ladiyani mengingatkan tantangan ke depan, terutama El Nino yang menekan luas tanam reguler. 

Pemerintah menjawabnya lewat program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) seluas 1 juta hektare. Hujan diperkirakan mulai turun pertengahan November, dengan puncak tanam pada November–Desember.