
Pembahasan RUU SP3 di Komite 2 DPD RI
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggagas perubahan Undang Undang Sistem Penyuluhan Pertnaina, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Ada beberapa hal krusial yang mendorong perubahan UU No. 16 Tahun 2006.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zaenudin mengatakan, hasil identifikasi ada beberapa masalah penting. Pertama, dalam UU No. 16 Tahun 2006 terdapat poin penting yakni membangun kelembagaan penyuluhan di daerah. Namun, tidak sejalan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak diperkankan adanya badan koordinasi dalam satuan kerja Pemda.
Kedua, dengan UU Pemda juga penyuluh perikanan dikembalikan ke pusat, penyuluh kehutanan ke provinsi, penyuluhan pertanian tanggung jawab semua level daerah.
Ketiga, dibubarkannya Badan Koordinasi Nasional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mellaui pencabutan Perpres No 10 tahun 2011. Akibatnya, Pasal 9 (ayat 3) UU No. 16 Tahun 2006 tidak berlaku lagi.
Saat pembahasan perubahan Rancangan UU SP3K dengan DPD RI, Dewan Pembinan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Mulyono Machmur mengatakan, sebelumnya adanya UU SP3K pengaturan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan, sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Karena itu dibuat UU SP3K.
Menurutnya, UU SP3K tidak bertentangan dengan UU No. 32 tentang Otonomi Daerah. UU SP3K lag spesialis, sedangkan UU Otonomi Daerah leg generalis. Namun saat keluar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda justru terjadi benturan.
“Disini terjadi dua mahzab. UU Pemda cenderung mengedepankan perintah. Dinas di daerah mempunyai kewajiban pengaturan, pelayanan dan pengawasan, sedangkan mahzab lain UU SP3K lebih pada pendidikan yakni membangun sumberdaya manusianya,” tutur mantan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian itu.
Mulyono menilai, tugas penyuluh bukan hanya meningkatkan keterampilan, tapi juga membangun membangun sikap petani. Hal itu bisa dilakukan melalui pendidikan yang bersifat non fromal. “Jadi selepas petani keluar dari pendidikan formal, mereka mendapatkan pendidikan non formal. Disini perbedaannya. Sayangnya ini belum yang yang memahami,” ujarnya.
Bagaimana ke depan? Mulyono menegaskan, ke depan harus ada upaya meyakinkan kepala daerah, bupati dan gubernur akan pentingnya penyuluh pertanian bahwa pendidikan petani adalah bagian investasi jangka panjang. Jika petani maju, maka daerah juga bisa maju perekonomiannya.
Mulyono mengatakan, saat ini ada aspirasi dari para Penyuluh Pertanian yang mengusulkan secara administratif dan manajemen penyuluh pertanian ditarik ke pusat. Kelembagaan penyuluhan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyuluhan. Karena itu, eksistensi kelembagaan penyuluhan harus dipertahankan minimal di tingkat Kabupaten/ kota dan BPP di Kecamatan.
--
Sahabat Setia SINAR TANI bisa berlangganan Tabloid SINAR TANI dengan KLIK: LANGGANAN TABLOID SINAR TANI. Atau versi elektronik (e-paper Tabloid Sinar Tani) dengan klik: myedisi.com/sinartani/