Penyuluh BPP Patok Beusi bersama petani
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinilai membuat kelembagaan penyuluhan pertanian yang sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di daerah melemah.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur pembagian urusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Terbitnya UU tersebut membuat penafsiran melemahkan sektor penyuluhan sebagai tulang punggung pembangunan pertanian nasional.
Ini terjadi karena tidak masuknya frasa “penyuluh pertanian” dalam undang-undang tersebut. Selain itu penarikan penyuluh perikanan kembali ke pusat dan penyuluh kehutanan pada kewenangan provinsi juga menguatkan indikasi pelemahan fungsi penyuluhan dampak terbitnya undang-undang ini.

Padahal jika dicermati dengan baik, maka No. UU 23 Tahun 2014 sesungguhnya tetap mendukung eksistensi kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah, sebagaimana juga berbagai undang-undang lain sektor pertanian. Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Pemda ini menjelaskan mekanisme pembentukan urusan pemerintahan sebagai dasar pembentukan kelembagaan di daerah, yakni dengan menyusun Peraturan Presiden sebagai produk turunan dari undang-undang ini.
Berkenaan dengan penyuluhan, Pasal 15 tersebut secara jelas menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara konkurensi. Hal ini berimplikasi kepada pengelolaan sistem penyuluhan dalam hal peningkatan kompetensi, pengembangan profesionalitas dan juga karir penyuluh pertanian.
Dalam acara Ngobrol Asyik Penyuluhan “ Tantangan dan Perspektif Implementasi Sistem Penyuluhan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006 di Era UU 23 Tahun 2014 BPPSDMP, Selasa (20/4), DR. Ir. Abdullah Puteh, M.Si, Wakil Ketua II DPD RI mengatakan, ada beberapa hal yang perlu didorong dalam harmonisasi penyuluhan di daerah.
Diantaranya, perlunya penguatan struktur dengan pembentukan kembali badan koordinasi penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mengawal peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Pembentukan Bakorluh ini bisa dilakukan dengan mekanisme penerbitan Perpres maupun Peraturan Pemerintah.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPD RI yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya khusus sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pembentukan kembali Bakorluh.
“Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan menjadi pimpinan Bakorluh secara berjenjang yang dilandasi MOU untuk fungsi koordinasi,” katanya.
Puteh menilai, peran penyuluhan perlu disandingkan dengan pendidikan dan pelatihan serta program-program pilot project dengan mengacu pada kearifan lokal masing-masing daerah. Seperti program Food Estate sebagai contoh pilot project yang perlu ditularkan ke semua daerah dengan skala mengikuti kemampuan daerah.
“Misal untuk kabupaten mungkin hanya di luasan sekitar 500 – 1000 hektar saja. Kalau banyak food estate yang lahir di daerah secara massiv melalui pilot project ini, maka daerah akan menjadi lumbung pangan dan akan menciptakan ketahanan pangan secara nasional,” tuturnya.
Sebagai senator yang mewakili daerah pemilihan Aceh, Puteh membentuk gabungan koperasi pertanian untuk mengangkat tingkat kesejahteraan petani di daerahnya. “Koperasi ini akan membeli produk hasil pertanian dan perikanan yang dihasilkan petani dihargai dengan harga yang baik sehingga akan meningkatkan pendapatan petani,” ujarnya.