
BPP menjadi lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Tantangan pembangunan pertanian ke depan kian kompleks. Bukan hanya jumlah penduduk yang kian besar, tapi juga tantangan kompetensi penggunaan pangan untuk bahan baku energi dan perubahan iklim. Belum lagi kondisi sumberdaya manusia pertanian yang mulai bergeser dari yang tua ke generasi muda. Karena itu peran penyuluh pertanian menjadi sangat penting dalam pembangunan pertanian.
Untuk menghadapi persoalan yang makin besar, Kepala Program Pendidikan Doktoral Penyuluh dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Subejo PhD menilai menata kembali kelembagaan penyuluh sangat urgen. Saat ini kelembagaan penyuluhan sangat beragam, sehingga menyulitkan pemantapan tata kelola dan stadarisasi layanan penyuluhan.
“Problem kelembagaan penyuluhan akan berimplikasi pada penurunan kinerja penyuluh dan kualitas layanan penyuluhan. Apalagi dinamika perubahan global dan nasional mensyaratkan penyuluh adaptif, kreatif dan responsif, sehingga tetap mampu memberikan layanan penyuluhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite II DPD RI di Jakarta, Selasa (22/6).
Subejo melihat banyak masalah dan tantangan penyuluh pertanian saat ini. Misalnya, status kelembagaan di lapangan bervariasi, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten. Karena itu harus ada upaya advokasi penguatan status kelembagaan penyuluhan (UU dan regulasi turunannya).
Masalah lainnya, pendanaan. Pendanaan aktivitas penyuluhan yang kurang bervariasi. Untuk itu strateginya, kementerian teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten harus mengalokasikan dana yang cukup untuk layanan penyuluhan pertanian.
Hal lain yang menjadi masalah dan tantangan adalah status personil penyuluh. Saat ini sebagian penyuluh pertanian berstatus kontrak. Untuk itu harus ada program promosi penyuluh kontrak menjadi penyuluh tetap dengan berbasis pada kinerja.
Kapasitas penyuluh dan petani juga menjadi masalah di lapangan. Kapasitas sebagian penyuluh dan petani masih relatif rendah. Strateginya adalah bagaimana promosi penguatan kapasitas SDM penyuluh dan petani (studi lanjut, pelatihan, magang, workshop, sekolah lapang, bimbingan teknis, pertukaran penyuluh, dll).
“Metode penyuluhan juga masih konvensional masih dominan. Untuk itu, harus ada upaya mempromosikan metode penyuluhan pertanian yang baru. Misalnya mellaui cyber extension dan pemanfaatan berbagai media baru,” tuturnya.
Privatisasi Penyuluhan
Menurut Subejo, salah satu strategi pendekatan yang dapat dilakukan dalam merekonstruksi penyuluhan pertanian adalah dengan privatisasi penyuluhan pertanian. Dalam pengertian aslinya, privatisasi adalah mengimplikasikan suatu transfer penuh dalam hal kepemilikan (umumnya dengan cara penjualan) dari pemerintah kepada lembaga/swasta. Kemudian pihak tersebut selanjutnya menanggung seluruh biaya dan menerima seluruh keuntungan.
Namun dalam kasus penyuluhan pertanian, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, mengenalkan komersialisasi pelayanan dengan tetap menguasai lembaga penyuluhannya. Kedua, memindahkan pelayanan penyuluhan pada private dengan tetap memberikan basis pendanaan. Kedua, mencari alternatif biaya untuk membayar layanan penyuluhan komersial.
Ke depan menurut Subejo, ada tiga visi penyuluh pertanian ke depan. Pertama, teknologi yakni membantu petani meningkatkan kemampuannya untuk mengakses berbabagi teknologi baru. Kedua, konsultan (advisory work) yakni penyuluh membantu menyelesikan masalah yang dihadapi petani saat ini maupun masa mendatang. Ketiga, fasilitasi. Jadi penyuluh mendukung petani untuk lebih aktif terlibat dalam pengembangan pengetahuan dan informasi pertanian.