
Ketua Perhiptani DPW Jateng
TABLOIDSINARTANI.COM, Semarang---Undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) sudah berjalan 15 tahun sejak diundangkan 15 November 2006. Namun terbitnya UU Otonomi Daerah banyak amanah yang terdapat dalam UU tersebut terpangkas.
Padahal UU yang dipakai sebagai payung hukum menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan ini mempunyai tujuan besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Keberadaan UU ini bertujuan lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Terbitanya UU Otonomi Daerah membuat urusan penyuluhan pertanian diberikan ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan penyuluhan kehutanan di tingkat provinsi dan penyuluhan perikanan ditarik ke pusat.
Ketua Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) DPW Jawa Tengah, Warsana menilai, saat ini terjadi kesenjangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian antar sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, juga dan antar daerah kabupaten makin terasa. Perbedaan tersebut mencakup kelembagaan, beban tugas dan fasilitas yang diterima penyuluh pertanian, dalam rangka menjalankan tugasnya.
“Hal tersebut dengan sendirinya mengakibatkan prestasi dan efektivitas penyuluhan pertanian di tiap sektor dan kabupaten juga berbeda-beda,” katanya.
Menurutnya, keterbatasan tersebut diperparah dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun PERDA sebagai kelengkapan berlakunya UU No. 16 Th 2006 sampai saat ini.
“Ibaratnya penyuluhan pertanian itu telah mempunyai baju yang sangat bagus, tapi sampai sekarang masih tergantung dilemari karena belum bisa dipakai,” katanya.
Namun harapan Ketua Perhiptani Jawa Tengah yang hampir pupus tersebut kembali tumbuh, ketika tanpa diduga menerima undangan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah untuk mengikuti kegiatan pada 12-14 Agustus 2021.
Bagaimana tidak, karena kegiatan terbut adalah undangan sebagai narasumber dalam peer review Komite II DPD RI dalam Penyusunan RUU Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).
Menurutnya, semua masukan dari Perhiptani Jawa Tengah yang mewakili teman-temannya penyuluh se Indonesia, telah diterima untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur terbitnya perundangan baru. Banyak harapan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk lebih baik di masa depan. “Kita tunggu bersama hasilnya,” katanya.