
Penyuluh pertanian di BPP Patok Beusi
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---UU Otonomi Daerah membuat posisi penyuluh menjadi terombang-ambing. Kini kondisi penyuluh sudah berubah dibandingkan sebelum adanya UU tersebut.
“Penyuluh sekarang agak stagnan,” ujar Koordinator Penyuluh Pertanian wilayah Papua, Siti Nurjanah saat FGD Geliat Penyuluh di Tahun 2022 yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Hal ini terjadi menurutnya, karena penyuluh di daerah sudah menjadi kewenangan daerah. Saat ini pemerintah pusat hanya menyediakan beberapa fasilitas, biaya operasional dan pemberdayaan yang terbatas.

“Kami penyuluh pertanian pada tahun 1985 masih menikmati fasilitas secara nasional atau sentralisasi, sehingga ada semacam ikatan penyuluh daerah dengan pusat. Mereka menjadi satu kesatuan, serta merasa ada perhatian penuh dari pusat,” tutur Siti Nurjanah, penyuluh pertanian pusat yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Nurjanah menilai tunjangan fungsional penyuluh pertanian berdasarkan Peraturan Presiden No 16 tahun 2013 dengan jumlah tertinggi Rp 1,5 juta dan terendah Rp 300 ribu sudah tidak layak. Nilai tersebut menurutnya, perlu ditinjau kembali karena sangat membantu meningkatkan kinerja penyuluh pertanian.
“Sarana dan prasarana hendaknya difasilitasi dahulu, uang kerja dan bimbingan perlu ditinjau dan ditingkatkan. Biaya operasional (BOP) sekarang ini sudah tidak mencukupi untuk operasional,” katanya.
Namun demikian, Nurjanah bersyukur ada beberapa Pemda yang masih mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Misalnya, Pemda Sumatera Selatan. Keran penyuluh ASN kurang, mereka langsung merekrut 1.400 orang untuk tenaga bantu pendampingan petani.
Dengan kondisi saat ini, Nurjanah berharap supervisi sebaiknya berjenjang. Adanya Kostratani menurutnya, baik sekali. Sebab, kini Pemerintah Pusat tidak bisa langsung ke daerah karena ada kewenangan Pemerintah Daerah.