Senin, 18 Februari 2019


Kenapa Kawasan Pertanian Harus Berbasis Korporasi Petani?Ini Alasannya

07 Peb 2019, 08:19 WIBEditor : Gesha

Salah satu kawasan bawang merah di Kabupaten Solok yang sebaiknya dikelola dalam bentuk korporasi pertanian sehingga terkelola dengan baik usahanya dan menguntungkan petani | Sumber Foto:BIRO PERENCANAAN PERTANIAN

korporasi petani berbentuk koperasi, paguyuban maupun BUMP sudah terbentuk, namun tidak terdata atau terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah daerah.

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Surabaya --- Di masa kini, pertanian tidak bisa dikelola sendiri-sendiri oleh petani. Perlu dukungan semua pihak hingga petani bisa lebih kuat dalam bentuk korporasi petani dan berada dalam kawasan pertanian.

"Korporasi petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani sehingga mereka punya posisi tawar (bargaining) atas produk yang mereka hasilkan," tutur Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Pertanian, Rani Mutiara dalam dalam Workshop Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, di Surabaya, Rabu (6/2).

Bentuk korporasi petani tersebut, bisa Koperasi maupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk PT maupun Usaha Dagang (UD).

Dalam korporasi petani tersebut juga bisa membuka diversifikasi, pengolahan bahkan perluasan pasar dari komoditas tersebut.

Rani bercerita bahwa korporasi petani bisa dimulai dari tingkat gapoktan dengan interest produk/komoditi yang sama untuk meningkatkan usaha tani mereka.

Upaya pengembangan korporasi petani harus melihat terlebih dahulu atau identifikasi pasar. "Kita lihat dahulu ada mitra atau saluran pemasaran yang menjamin produk kita diterima," tuturnya.

Sehingga dalam mengawal korporasi petani juga diperlukan generasi millenial yang responsif terhadap teknologi dan sense of bussiness sehingga roda korporasi bisa berjalan lebih jauh.

Lalu, kenapa harus berbentuk kawasan pertanian? Rani menuturkan sebagai pengusaha, kuantitas dibutuhkan banyak dengan kualitas yang seragam dan kontinuitas (keberlanjutan) hanya bisa dipasok dari langsung oleh petani dalam kawasan pertanian tersebut.

"Karena dalam satu kawasan, secara agroklimat dan agrosistem akan seragam secara kualitas dan kuantitas. Untuk kemudian berkembang keberlanjutan komoditas di daerah tersebut," tutur Rani.

Dalam kawasan tersebut juga bisa terjadi keutuhan sistem dan usaha agribisnis secara terintegrasi hulu-hilir.

Rani mengingatkan prinsip dasar pengembangan kawasan harus berfokus pada komoditas (prioritas nasional dan andalan daerah), fokus lokasi (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agro-ecological zone) dan fokus dalam sistem agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) dengan basis korporasi petani.

Sedangkan peranan Pemerintah Daerah (Pemda), mendorong agar korporasi pertanian tersebut untuk tetap berjalan sehingga bisa terjadi penguatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

Rani mengakui di daerah, korporasi petani berbentuk koperasi, paguyuban maupun BUMP sudah terbentuk, namun tidak terdata atau terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah daerah. 

Padahal jika korporasi petani sudah terbentuk di daerah, pemerintah daerah bisa secara mudah menentukan kawasan-kawasan pertanian andalan di daerahnya.

Tak hanya itu, bantuan modal maupun sarana produksi bisa secara efektif masuk ke dalam pengembangan kawasan. Karena menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 472/2018, setiap program dan kegiatan harus landed di kawasan pertanian dengan komoditas prioritas pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, pisang, manggis, mangga dan durian), perkebunan (tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa). Maupun peternakan (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, ayam buras dan babi).

Pilot Project

Rani menuturkan di tahun 2018, Kementan telah mengembangkan pilot project kawasan pertanian berbasis korporasi petani di beberapa lokasi. Mulai dari Kab. Lebak (Jagung), Kab. Subang (Sapi Potong), Kab. Malang (Bawang Merah) dan Kab Kolaka Timur (Kakao).

Untuk di tahun 2019 ini, direncanakan pilot project akan dikembangkan di Kab. Sumbawa (Jagung), Kab. Tanggamus (Pisang), Kab. Karanganyar (Padi), Kab. Mojokerto (Itik), Kab. Tasikmalaya (Kedelai), Kab. Gunung Kidul (Kakao), Kab. Halmahera Utara (Kelapa), Kab Tana Toraja (Kopi), Kab. Bangka Selatan (Lada) dan Kab. Minahasa Utara (Pala).

"Harapannya kita akan ada keberlanjutan yang tidak terpisah dari pengembangan pertanian sehingga dukungan bantuan sedikit demi sedikit akan berkurang tetapi dukungan dari Pemprov akan bertambah. Karena mereka sudah memiliki masterplan dan action plan pembangunan pertanian di daerahnya hingga tingkat kabupaten kota," harap Rani.

Reporter : Nattasya
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018