Sabtu, 24 Agustus 2019


BPPSDMP Pastikan Kadistan Penerima DAK, Membangun BPP di Daerah

18 Jul 2019, 16:09 WIBEditor : Gesha

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Momon Rusmono menegaskan DAK Penugasan Fisik 2020 harus benar-benar dipergunakan untuk membangun BPP di daerah | Sumber Foto:HUMAS BPPSDMP

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian memastikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah, benar- benar digunakan Kepala Dinas Pertanian untuk membangun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terstandar di daerahnya.

"Anggaran pembangunan, renovasi hingga sarana prasarananya, harus benar-benar digunakan 100 persen untuk BPP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota," tegas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono ketika membuka pertemuan Validasi dan Verifikasi Persyaratan dan Rencana Anggaran DAK untuk BPP Tahun Anggaran 2020, di Kantor Pusat Pertanian, Kamis (18/7).

Hal tersebut menjadi penting karena banyaknya perkembangan strategis yang harus diikuti, mulai dari perkembangan IT, Iptek (utamanya alsintan) hingga perubahan paradigma penyuluhan. "Ke depannya, ujung tombak kelembagaan penyuluhan yang perlu dijaga, dikembangkan dan ditingkatkan adalah balai penyuluhan," tuturnya.

Sehingga DAK tersebut harus digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki performa BPP sebagai pusat pembelajaran konsultasi agrobisnis dan jejaring kemitraan dan informasi data.

Untuk diketahui, total Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Fisik dianggarkan dari APBN untuk pembangunan/renovasi/perlengkapan sarana dan prasarana untuk Kabupaten/Kota terpilih adalah Rp 712 Milyar yang terdiri dari Rp 557 Milyar untuk rehabilitasi maupun bangun baru dan Rp 155 Milyar untuk perlengkapan sarana dan prasarana.

"Per paketnya, Rp 500 juta per BPP untuk rehabilitasi, sarana prasarana dan motor. Sedangkan untuk membangun baru, sekitar Rp 850 juta. Khusus untuk wilayah afirmasi seperti Papua, Papua Barat bisa mencapai Rp 1 Milyar untuk membangun dan perlengkapan," tutur Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Siti Munifah.

Sehingga, akan ada 1200 BPP yang difasilitasi dengan anggaran DAK 2020 tersebut setelah divalidasi dan diverifikasi antara Bappenas dan Kementerian Pertanian pada 21-28 Juli 2019.

Siti Munifah menegaskan jika DAK Penugasan Fisik tersebut harus benar-benar dipergunakan baik oleh Kabupaten/Kota untuk membangun, memperbaiki dan melengkapi BPP. "Sebelumnya kan DAK nya merupakan DAK Reguler, diserahkan ke Kabupaten dan seringkali mengubah menu anggaran yang sudah disepakati. Makanya kami usulkan untuk menjadi DAK direktif (penugasan)," tuturnya.

Sehingga jika dalam mata anggaran DAK tersebut BPP harus direhab, maka tidak boleh dipindahkan ke kecamatan lain. "Sarpras pendukung BPP juga harus dilengkapi dan dibeli. Mulai dari pembelian komputer, audio visual hingga kendaraan operasional roda dua untuk penyuluh pemerintah," bebernya.

Dalam Simluhtan, tercatat ada 5600 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan kondisi yang berbeda-beda. "DAK Penugasan fisik ini hanya untuk pembangunan, rehabilitasi dan perlengkapan sarana prasarana. Sedangkan untuk kegiatan di BPP menggunakan Dana Dekon," tutup Munifah.

Reporter : Cha/Nattasya
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018