Saat webinar Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (11/6). Ketua Tim Kerja untuk Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pra Panen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Afandi menyoroti tingginya angka petani yang tidak menebus pupuk meski sudah terdaftar. 

Pada tahun 2024, tercatat 33.276 NIK petani tidak melakukan penebusan. Kondisi ini ikut menurunkan serapan pupuk dibanding tahun sebelumnya. “Ini akan kami evaluasi. Petani yang tidak aktif menebus pupuk akan kami hapus dari sistem, supaya data lebih akurat dan pupuk tepat sasaran,” katanya.

Persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah masih adanya pupuk subsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta distribusi yang tidak tepat sasaran. Ada kasus di mana petani yang tidak terdaftar di e-RDKK justru mendapat pupuk subsidi, sementara petani sah kesulitan menebus. “Ini soal pengawasan. Kami akan perketat, termasuk soal HET. Tidak boleh ada yang main-main dengan subsidi yang hakikatnya untuk membantu petani,” ujarnya.

Saat ini, penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur baru mencapai sekitar 36,6 persen. Angka ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesiapan petani menghadapi musim tanam. Pemerintah daerah kini terus menggenjot realisasi sambil melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Kami terus bergerak. Mulai dari pendataan petani, verifikasi berjenjang, sampai kebijakan re-alokasi antar kabupaten. Semua ini demi memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” kata Afandi.