TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Serangan Israel-AS ke Iran membuat kondisi geopolitik dunia memanas. Sementara di dalam negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim panas lebih awal dibandingkan sebelumnya. Dua kondisi ‘panas’ tersebut perlu adanya kewaspadaan dalam ketahanan pangan.

Dua kondisi tersebut yakni memanaskan geopolitik dunia dan kemungkinan akan terjadi El Nino, meski sifatnya lemah, menjadi tantangan bagi upaya pemerintah mendongkrak produksi pangan. Meski dampaknya tidak akan terjadi dalam waktu singkat, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman tetap menyakini kondisi pangan dalam negeri masih tetap aman. 

Amran menegaskan, pemerintah terus memantau kondisi produksi dan stok pangan nasional secara intensif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, kondisi pangan nasional khususnya beras berada dalam keadaan aman. Produksi beras nasional tercatat berkisar antara 2,6-5,7 juta ton per bulan, lebih tinggi dari rata-rata konsumsi nasional sekitar 2,59 juta ton per bulan.

Total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton. Terdiri dari stok Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Produksi kita tetap terjaga, bahkan dalam beberapa bulan bisa mencapai 5,7 juta ton, sehingga pasokan domestik sangat kuat,” ujar Amran.

Antisipasi Kekeringan

Sementara itu kondisi di dalam negeri akan mengalami musim kemarau lebih cepat. Kondisi ini dipicu berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar atau 61,4 % wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan.

Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Menghadapi musim kemarau tersebut, Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Salah satunya melalui program pompanisasi yang telah menjangkau 1,2 juta ha lahan pada tahun sebelumnya dan akan ditambah 1 juta ha lagi pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan irigasi perpompaan (irpom) untuk 1 juta ha lahan guna memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi saat musim kering. “Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi,” ujar Amran.

Tahun lalu program pomanisasi sudah mencapai 1,2 juta ha. Tahun ini pemerintah akan menambah lagi 1 juta ha agar produksi tetap terjaga. “Kita juga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi geopolitik global maupun potensi El Niño. Produksi kita kuat, stok kita aman,” ungkapnya.

Amran menyakini, stok beras pemerintah juga terus meningkat dan diperkirakan dalam dua bulan ke depan dapat mencapai 5 juta ton seiring masuknya hasil panen raya di berbagai daerah. Selain itu, komoditas pangan lain seperti ayam dan telur juga berada dalam kondisi surplus, sementara ketersediaan pupuk dipastikan aman.

“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20 persen. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam. Insya Allah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” kata Amran.

Sementara itu, Ditjen Lahan dan Air, Kementerian Pertanian mempercepat rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tersier sebagai langkah strategis mengamankan produksi pangan nasional pada Triwulan I 2026. Percepatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air dalam upaya meningkatkan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan, Hermanto mengatakan, saluran tersier merupakan ujung tombak distribusi air ke lahan petani. Saat hujan berlebih, saluran yang tidak terpelihara akibat sedimentasi dan kerusakan bangunan pembagi kerap memicu genangan tidak merata hingga risiko puso.

“Karena itu, kami lakukan identifikasi kondisi saluran, normalisasi melalui pengerukan sedimen dan perkuatan talud, serta perbaikan pintu air agar debit dapat dikendalikan dan air terdistribusi merata,” ujar Hermanto.

Selain rehabilitasi fisik, Kementan juga mendorong penerapan teknologi drainase terkendali dan panen air hujan. Air berlebih dapat ditampung sementara di petakan sawah atau embung, lalu dimanfaatkan kembali saat kebutuhan meningkat. Integrasi irigasi dan drainase ini menjadikan sistem lebih hemat air, adaptif terhadap iklim, dan efisien biaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, Kementan diamanahkan mengusulkan rehabilitasi irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan pusat dengan luas di atas 3.000 ha, serta memfasilitasi pemeliharaan jaringan melalui penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum juga diperkuat guna memastikan sistem irigasi primer dan sekunder berfungsi optimal.