Pada tahap pelaksanaan, sebagian petani masih menganggap proses memperoleh pupuk bersubsidi cukup rumit. Tidak semua petani memahami mekanisme pendaftaran e-RDKK. Persyaratan verifikasi, termasuk pengambilan foto KTP dan petani, juga menambah tahapan yang harus dilalui.

Kendala turut dihadapi pemilik kios atau penyalur pupuk. Insentif penyaluran yang dinilai kecil, jaringan internet lambat, serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital dapat menghambat transaksi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan stok, transaksi yang tidak lolos verifikasi dan validasi, hingga persoalan penyaluran lainnya. Di sejumlah daerah, keterbatasan modal kios untuk memenuhi kebutuhan stok serta minimnya jumlah kios di wilayah terpencil juga menyulitkan petani mengakses pupuk.

Otong berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pupuk. Namun, dukungan modal, kesiapan sumber daya manusia, dan sistem distribusi tetap diperlukan agar perannya berjalan optimal.

Pengawasan Pupuk

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta menilai pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan belum maksimal, salah satunya karena keterbatasan dana operasional.

Padahal, pengawasan diperlukan untuk memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan diterima petani yang berhak. Langkah pencegahan dan pembinaan juga harus dikedepankan agar persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

“Pencegahan dan pembinaan sangat diperlukan agar penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai peraturan. Perwakilan petani juga perlu dilibatkan dalam KP3 sehingga berbagai kemungkinan persoalan di lapangan bisa dideteksi sejak dini,” ujarnya.

Baginya, kebijakan pupuk yang semakin memudahkan petani harus diikuti pendataan yang akurat, distribusi yang lancar, dan pengawasan yang efektif. Dengan begitu, pupuk bersubsidi tidak sekadar tersedia, tetapi benar-benar mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani serta memperkuat swasembada pangan berkelanjutan