
Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18/11).
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Industri perbenihan di dalam negeri berharap pemerintah dapat memberikan kepastian berusaha. Salah satunya dengan mempermudah regulasi dalam pelepasan varietas unggul baru.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu menegaskan, industri benih merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan. Karena itu, produsen harus menjaga kualitas sejak proses produksi hingga benih diterima petani.
"Industri benih ini bisnis kepercayaan. Kalau menjual benih abal-abal, perusahaan bisa mati. Makanya kualitas harus dijaga betul," ujar Nana saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18/11).
Namun menurut Nana, benih merupakan produk hidup yang memerlukan penanganan khusus. Setiap varietas juga memiliki identitas dan karakteristik yang harus dipastikan melalui proses pelepasan varietas, sertifikasi, serta pelabelan sebelum diedarkan.
Dia menilai, industri benih menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks. Karena itu, Asbenindo berharap pemerintah untuk memudahkan regulasi untuk mendukung pengembangan industri benih dalam negeri. “Peraturan perbenihan sebaiknya dibuat sederhana saja, tapi juga jangan mengorbankan mutu benih yang diterima petani,” tegasnya.
Selain itu, Nana juga menyoroti ketidakpastian permintaan dari program pemerintah. Produsen kerap menghadapi permintaan mendadak, sementara proses produksi benih membutuhkan waktu panjang.
"Kadang-kadang pemerintah hari ini membutuhkan benih, hari ini juga harus tersedia. Padahal produsen harus menyiapkan produksi jauh sebelumnya. Bahkan, ketika benih sudah disiapkan untuk program pemerintah, anggarannya bisa saja dipindahkan," katanya.
Untuk itu, Nana berharap pemerintah memperkuat dukungan terhadap kegiatan pemuliaan varietas karena penelitian menjadi modal utama industri perbenihan. "Pemuliaan adalah nyawa industri benih. Selama ini produsen menggunakan dana komersial untuk membiayai penelitian. Padahal, kegiatan tersebut membutuhkan investasi besar dan dukungan pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, apresiasi terhadap hasil pemuliaan dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Misalnya, dalam setiap keberhasilan panen, informasi mengenai varietas dan produsen benih perlu disampaikan juga. "Ketika ada panen raya, kita sering hanya menyebut jumlah produksinya. Jarang disebut varietas apa yang digunakan dan siapa produsennya. Padahal, pemulia juga perlu dihargai," katanya.
Selain itu, Asbenindo juga berharap pemerintah memperkuat pengawasan peredaran benih sekaligus memberikan kepastian usaha bagi produsen yang telah mematuhi regulasi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh produsen benih mematuhi aturan.
Dengan demikian, perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengendalian mutu tidak dirugikan peredaran benih ilegal atau tidak bersertifikat. “Saat ini banyak beredar penjualan benih melalui online yang kualitasnya tidak bisa dijamin,” ujarnya.
Penguatan industri benih
Sementara itu Vice President Research PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero, Agustinus Budi mengatakan, benih bukan sekadar fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan.
"Benih tidak hanya menjadi fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan. Tantangan perbenihan nasional saat ini antara lain pasokan yang belum sesuai permintaan, ketepatan waktu benih sumber, dan konsistensi mutu," katanya.
Saat ini menurutnya, tingkat adopsi benih bersertifikat di Indonesia baru mencapai sekitar 62 persen, sedangkan 38 persen lainnya masih menggunakan benih tidak bersertifikat. PT SHS berupaya memperluas akses benih bermutu, termasuk menjangkau petani di daerah terpencil.
Agustinus mengusulkan, lima agenda untuk memperkuat kemandirian benih nasional, yakni perencanaan kebutuhan benih, penguatan pemuliaan dalam negeri, pembangunan industri benih yang sehat, penyediaan cadangan benih nasional, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan swasta.
Menurut dia, produksi benih membutuhkan perencanaan lebih panjang dibandingkan pupuk. Prosesnya dapat berlangsung minimal empat bulan hingga satu tahun sehingga produsen sulit memenuhi permintaan mendadak.
"Produksi benih tidak seperti pupuk. Minimal membutuhkan waktu empat bulan, bahkan bisa satu tahun. Ini menjadi persoalan ketika ada kebutuhan mendadak, misalnya akibat bencana alam," ujarnya.
Saat ini, PT SHS memiliki 42 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang sekitar 150.000 ton. Perusahaan juga memiliki kawasan Sukamandi seluas 3.200 hektare dan sekitar 1.500 koleksi genetik untuk mendukung pengembangan varietas.
Saat ini kata Agustinus, perusahaan tengah memperkuat fokus bisnis sebagai produsen benih nasional. Pihaknya juga menargetkan penjualan benih mencapai 150.000 ton per tahun pada 2029.
"Kami ingin menjaga stabilitas kebutuhan benih nasional. Salah satunya dengan memperkuat petani penangkar dan menjamin hasil produksinya terserap sebagai offtaker," katanya.
Perusahaan berencana meningkatkan jumlah petani penangkar dari sekitar 5.000 orang serta memperluas lahan penangkaran hingga 15.000 hektare. Petani mitra juga akan memperoleh harga pembelian di atas harga gabah konsumsi agar kegiatan penangkaran tetap menarik secara ekonomi.