Senin, 18 Februari 2019


Alokasi Pupuk Subsidi Sama Tahun 2018, Ditjen PSP Kementan Himbau Petani Gunakan Pupuk Berimbang

08 Peb 2019, 11:53 WIBEditor : Ahmad Soim

Petani menebar pupuk di sawahnya | Sumber Foto:dok tabloidsinartani.com

“Kebijakan realokasi pupuk adalah upaya pemerintah agar lebih cepat mengatasi kekurangan pupuk di daerah,” tambah Muhlizar.

TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA – Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan meminta agar petani menggunakan pupuk secara berimbang, sebijak mungkin dan memanfaatkan pupuk organik.

 

Hal itu dikatakan Direktur Pupuk dan Pestisida – Muhrizal Sarwani di Jakarta (6/2), meskipun alokasi pupuk bersubsidi tahun 2019 sebesar 9,55 juta ton sama dengan tahun 2018. “Pemerintah tetap menjamin ketersediaan pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” tambah Muhrizal.

 

Muhrizal meminta petani memanfaatkan pupuk bersubsidi sebijak mungkin, karena jumlahnya yang terbatas dan lebih memanfaatkan pupuk organik untuk menyegarkan atau memulihkan kondisi lahan sehingga daya dukung lahan tersebut tetap terjaga.

 

Menurutnya, pupuk organik sangat bermanfaat dalam mengembalikan nutrisi tanah. Fungsinya sangat berbeda dengan pupuk lain,  keberadaan pupuk organik sangat mendukung untuk menjaga ekosistem tanah dan habitat alam. Pemerintah terus mendorong khususnya petani untuk menggunakan pupuk organik. Karena dengan penggunaan pupuk organik dapat mengembalikan kandungan hara tanah menjadi lebih subur disebabkan ada proses alami untuk membangkitkan kandungan hara dalam tanah

 

Realokasi dan Penyaluran Berbasis Elektronik

Menurut Muhrizal, dari alokasi tahun 2019 sebesar 9,55 juta ton,  sebesar 676.000 ton diantaranya diblokir, sehingga alokasi pupuk bersubsidi tahun 2019 sebesar 8.847 juta ton. Jenis pupuk yang  disalurkan berupa Urea, SP-36, NPK, ZA dan pupuk organik.

 

Dijelaskan bahwa pemerintah telah mengatur HET pupuk melalui Permentan No. 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

 

Ditjen PSP Kementan juga akan menyelesaikan segala persoalan menyangkut pupuk yang terjadi di lapangan, terutama masalah distribusi dalam tempo 2 x 24 jam.

 

Pemerintah juga membuka opsi untuk menempuh kebijakan realokasi pupuk dari daerah yang berlebihan ke daerah yang kurang. “Kebijakan realokasi pupuk adalah upaya pemerintah agar lebih cepat mengatasi kekurangan pupuk di daerah,” tambah Muhlizar.

 

“Pemerintah juga terus berupaya mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Mulai tahun 2017 telah dilakukan upaya pendaftaran petani berbasis elektronik (e-RDKK) dengan dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penerapan e-RDKK dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Diharapkan diwaktu mendatang penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu”,  papar Muhrizal

Reporter : Rahmat
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018