Thursday, 03 December 2020


Panganmu adalah Indonesiamu

14 Aug 2020, 07:21 WIBEditor : Ahmad Soim

Ilustrasi | Sumber Foto:Dok Sinar Tani/Ahmad Soim

Agus Pakpahan - Penulis Buku Freedom for Farmer Freedom for All

 

TABLOIDSINARTANI.COM - “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas du- nia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan”, demikianlah kalimat pembuka dalam UUD 1945. 

Kata sakti di sini adalah kemerdekaan; maka, seruan Presiden Soekarno pada peletakkan batu pertama saat pembangunan Kampus IPB di Baranangsiang, tahun 1952 yang lalu:” Pangan rakyat adalah soal hidup atau mati”, haruslah dilihat dari sudut pandang kemerdekaan.  Hidup atau mati demi merdeka dan tidak dijajah kembali. 

Terminologi kedaulatan pangan lahir karena Indonesia merupakan negara merdeka.  Tak akan kita miliki kata kedaulatan pangan atau Indonesia berdaulat dalam hal pangan apabila Indonesia bukanlah negara yang merdeka. 

Apakah kita pernah mengalami urusan pangan ditentukan oleh pihak luar?  Diatur harus begini-begitu? Ada satu contoh yang mungkin bisa dipakai sebagai ilustrasi yaitu pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997 IMF ikut mengatur BULOG supaya tidak menangani komoditas selain beras. 

Kemerdekaan suatu negara bisa hilang oleh bermacam-macam sebab.  Tetapi yang paling  sering diutarakan adalah apabila negara yang bersangkutan kalah dalam peperangan atau tidak bisa membayar hutang terhadap pihak lain.  

Dapat dibayangkan apabila pada krisis tahun 1997 Indonesia tidak memiliki pangan plus harus bayar hutang yang tak sanggup dibayarnya, maka persoalan akan lebih rumit daripada yang sudah dialami.  Ketika itu, selain Indonesia cukup pangan juga sektor pertanian menjadi penyelamat katup devisa dengan nilai ekspornya yang malahan meningkat.

Kedaulatan pangan dan kemerdekaan merupakan dua aspek politik dari satu mata uang yang sama.  Kemerdekaan dalam tulisan ini, mengikuti pemahaman Amartya Sen, adalah what people can be or can do.  Resultante dari what people can be or can do adalah kapabilitas (capabilities).  Kata can be penulis artikan kita menjadi Indonesia. 

Dengan demikian pernyataan “you are what you eat” menjadi ukuran apakah kita ini orang Indonesia atau bukan.  Kita dinamakan orang Indonesia apabila makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita utamanya berasal dari Indonesia.  Dengan demikian, pangan yang kita konsumsi merupakan identitas keindonesiaan juga. 

Model seperti itu akan meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, yang menjadi hak segala bangsa itu.  Kekuatan di bidang pangan akan membentengi kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dari pihak lain apabila mereka akan menggunakan pangan sebagai senjata untuk menekan kita.  Semua negara nampaknya menggunakan faham ini sebagaimana tergambar dalam pola perdagagan pangan pokok dunia, yaitu ekspor pangan pokok merupakan ekspor sisa dari kebutuhan nasional masing-masing negara. 

Jadi pangan sebagai identitas keindonesiaan adalah gambaran sifat dan sikap loyalitas kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia terhadap inti-sari udara, tanah dan air Indonesia yang menjelma  menjadi jiwa dan tubuh rakyatnya. 

Loyalitas terhadap produk atau hasil pangan sendiri menjadi ukuran akan kemerdekaan dan kedaulatan pangan sekaligus.  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diukur oleh sampai sejauh mana kekayaan alam dan lingkungan serta sosial-budaya Indonesia, khususnya yang bercirikan kepulauan dan beriklim tropika, menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia pada khususnya dan juga menjadi sumber kebaikan bagi seluruh bangsa di dunia.

Bagaimana Indonesia harus mengisi kemerdekaan supaya bisa berdaulat dan merdeka dalam bidang pangan ini? 

Belajar dari pengalaman selama kurang-lebih 50 tahun terakhir kita menyaksikan telah terjadi peningkatan produksi pangan yang relatif tinggi.  Namun demikian, bersamaan dengan fakta tersebut, kita pun khawatir mengingat dalam sektor pertanian telah terjadi proses guremisasi. Perkembangan petani gurem di Indonesia, yaitu petani dengan menggarap tanah kurang dari 0.5 ha, pada periode 2013-2018, menurut data BPS, secara nasional meningkat 10.9 persen. Peningkatan jumlah petani gurem tertinggi (di atas 50 persen) terjadi di Kalimantan Timur (85.7%), Kalimantan Tengah (77.4 persen), Riau (72.29 persen). 

Di Jawa sendiri peningkatan jumlah petani gurem berada di luar dugaan yaitu berkisar dari 3 persen sampai dengan 8.75 persen, kecuali DKI Jaya petani guremnya meningkat 41.48 persen.  Dengan demikian proses guremisasi di luar Jawa telah terjadi sangat cepat, khususnya di propinsi yang disebutkan di atas.

Meningkatnya jumlah petani gurem ini tentu saja perlu mendapat perhatian seksama mengingat berkembangnya populasi petani gurem paling tidak menunjukkan dua hal utama.  Pertama, indikator bahwa sektor industri dan jasa tidak berkembang dengan baik; atau, tidak banyak terkait dengan pertanian.  Misalnya, industri jasa makanan dan minuman lebih banyak memanfaatkan input yang digunakannya berasal dari bahan yang diimpor.  Kedua, kondisi faktor internal pertanian juga belum atau tidak mampu beradaptasi dengan kondisi eksternal yang menekan pertanian seperti tren harga riil komoditas pertanian di pasar dunia yang terus menurun.

Sejalan dengan kondisi guremisasi di atas, kita belum berkembang kearah pertanian yang semakin berdiversifikasi, melainkan berkembang ke arah makin tergantungnya terhadap satu atau dua jenis spesies saja.  Kondisi ini bertentangan dengan sifat dasar iklim tropika yaitu kita diberikan Tuhan YME jumlah jenis tanaman dan hewan serta mikroorganisme yang banyak.  Kepunahan spesies-spesies tanaman, hewan atau mikroorganisme akan terjadi apabila model pertanian yang berkembang tidak mengindahkan sisi keanekaragaman hayati.  Dalam konteks ini, perlu jembatan teknologi untuk mentransformasi dari keanekaragaman hayati ke skala ekonomi melalui rekayasa pangan hasil pencampuran dari berbagai bahan baku dari beragam sumber.

Bentuk kekhawatiran lainnya adalah ternyata tingkat mutu sumberdaya manusia yang diukur oleh Indeks Kelaparan Global atau Global Hunger Index (GHI), posisi Indonesia tidak banyak berubah dalam periode 20 tahun terakhir ini.  GHI yang di dalamnya terdapat ukuran tingkat kematian bayi, stunting, kurang gizi dan child wasting, ternyata menurut ukuran ini, Indonesia tergolong berada dalam tingkat kelaparan serius dengan nilai indek GHI adalah 20.1, jauh di atas indeks GHI negara maju yaitu kurang dari 5.0.  Apabila dalam kasus guremisasi kita berhadapan dengan faktor-faktor yang menentukan sisi kehidupan petani dan pertanian serta potensi pengadaan bahan baku pangan dari berbagai sumber, maka dalam kasus GHI kita berhadapan dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial-budaya yang menentukan pola konsumsi pangan.

Perlu diketahui bahwa terdapat 17 negara berkembang dengan nilai GHI sama dengan GHI negara maju; bahkan terdapat satu negara yaitu Ukraina, dalam tempo lima tahun negara ini bisa mencapai nilai GHI sama dengan GHI negara maju, walaupun pendapatan per kapita Ukraina lebih rendah daripada pendapatan per kapita Indonesia.  Jadi, di sini kita berhadapan dengan faktor sosial-budaya yang belum mendukung pencapaian hubungan yang sinergis antara pertanian, pangan, dan kesehatan atau kualitas sumberdaya manusia.

Apakah ada hubungan kedaulatan pangan dengan kebijakan pembangunan di bidang pertanian serta pembangunan nasional yang tampak belum serasi dan bersinergi?

Hubungannya terletak pada pilihan-pilihan politik Negara dalam menentukan alokasi dan distribusi segala jenis sumberdaya yang berkaitan dengan pangan nasional.  Misalnya, belum tampak betul apakah kebijakan industrialisasi nasional dalam kaitannya dengan upaya mengatasi guremisasi.  Misalnya, apakah ada kebijakan pilihan investasi dalam sektor industri yang mentargetkan bahwa setiap penurunan PDB pertanian dalam PDB nasional 1.0 persen harus diikuti oleh penyerapan tenaga kerja pertanian lebih dari 2.0 persen agar diserap oleh industri yang menjadi target pengembangan sehingga akan berdampak laju penurunan guremisasi?

Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi kelaparan serius menurut indeks GHI apakah ada kebijakan, misalnya, memaksimalkan potensi 7 juta hektar sawah petani untuk menghasilkan ikan untuk mencukupi kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia? Dalam kaitannya dengan upaya menurunkan impor komoditas pangan sebagai bagian dalam menurunkan beban defisit dalam Neraca Pembayaran Internasional (Balance of Payments), apakah ada kebijakan pemanfaatan sumber-sumber gula selain tebu, misalnya, kelapa sawit yang ternyata menyimpan potensi lebih dari 40 juta ton gula per tahun?  Pertanyaan-pertanyaan semacam ini merupakan pertanyaan penting dalam upaya membangun kedaulatan pangan.

Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kedaulatan pangan dan kemerdekaan merupakan payung politik dari satu mata uang yang sama, untuk menentukan pilihan-pilihan segala bentuk kebijakan terkait pangan, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan, dan segala hal yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.  Ketahan pangan atau keamanan pangan adalah berada di dalamnya.  Salah satu aspek mikro yang berdampak makro yang perlu segera dikerjakan adalah fokus mengatasi permasalahan anak-anak balita seperti stunting.  Kita perlu menarik pembelajaran dari 17 negara yang sudah mencapai GHI kurang dari 5.0, nilai GHI negara maju, khususnya dari Ukraina yang bisa mencapai GHI negara maju hanya dalam tempo 5 tahun, walaupun pendapatan per kapita Ukraina lebih rendah daripada pendapatan per kapita Indonesia.  Tentu saja dengan memanfaatkan seluruh kekayaan yang dimiliki tanah air kita ini.

Dirgahayu 75 Tahun NKRI.

BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018