
BRMP Ruminansia Kecil menggelar Forum Konsultasi Publik untuk memperkuat pelayanan prima, mulai dari penyediaan bibit hingga teknologi peternakan.
TABLOIDSINARTANI.COM, Deli Serdang – BRMP Ruminansia Kecil menggelar Forum Konsultasi Publik untuk memperkuat pelayanan prima, mulai dari penyediaan bibit hingga teknologi peternakan.
Peternak kambing dan domba membutuhkan pelayanan pemerintah yang cepat, mudah, transparan, dan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Mulai dari mendapatkan bibit unggul, memperoleh benih hijauan pakan ternak, mengakses hasil pengujian laboratorium, hingga mengikuti bimbingan teknis, semuanya harus didukung pelayanan yang jelas dan tidak berbelit-belit.
Kebutuhan tersebut menjadi perhatian Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil (BRMP Ruminansia Kecil) melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Mewujudkan Budaya Kerja Pelayanan Prima” di BRMP Ruminansia Kecil Selasa (17/11).
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah, peternak, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta saran mengenai pelayanan yang diberikan balai.
Tujuannya bukan sekadar memperkenalkan program dan fasilitas, tetapi memastikan layanan yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si., menegaskan bahwa komunikasi dua arah menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut Agus, pemerintah tidak bisa hanya berasumsi bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Diperlukan komunikasi langsung agar penyelenggara layanan mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang masih kurang, dan bagian mana yang harus diperbaiki.
“Dengan adanya konsultasi ataupun komunikasi dua arah ini, kita bisa saling melengkapi. Apa yang harus kami lakukan, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan.
Sebab, pelayanan yang baik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna layanan.
Agus juga menekankan bahwa keberadaan lembaga pemerintah di bidang peternakan tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif.
Balai harus mampu menghasilkan inovasi, mengembangkan teknologi, serta menyediakan produk dan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi peternak.
Dengan begitu, kehadiran BRMP diharapkan ikut mendorong kemajuan sektor peternakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.
Pentingnya mendengarkan kebutuhan masyarakat juga ditegaskan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, S.Sos., M.SP.
Dalam pemaparannya, Herdensi mengingatkan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan kegiatan seremonial atau sekadar agenda rutin instansi pemerintah.
Forum ini merupakan kesempatan bagi penyelenggara pelayanan untuk meminta pendapat masyarakat mengenai kualitas layanan yang sudah diberikan.
Menurutnya, konsultasi memiliki makna bertukar pendapat.
Artinya, pemerintah harus membuka diri terhadap penilaian masyarakat, termasuk ketika ada pelayanan yang dianggap belum sesuai harapan.
Ia menjelaskan, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan.
Kedua, meminta masukan untuk mengevaluasi pelayanan yang telah berjalan.
Karena itu, FKP harus menjadi ruang untuk membicarakan kekurangan pelayanan, bukan hanya tempat menyampaikan daftar program dan keberhasilan lembaga.
Herdensi mengingatkan bahwa aparatur pemerintah jangan sampai memiliki pola pikir sebatas menyelesaikan tugas dan fungsi.
Ia mengilustrasikan kondisi tersebut seperti seorang tukang yang diminta memasang selang.
Ketika pemasangannya ternyata tidak sesuai kebutuhan, tukang tersebut justru berdalih hanya menjalankan perintah.
Menurutnya, pola kerja seperti itu tidak boleh diterapkan dalam pelayanan publik.
Petugas harus memahami tujuan pekerjaan dan memastikan hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelayanan prima, lanjutnya, harus mengutamakan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan biaya, dan keterbukaan informasi.
Bahkan, pelayanan yang baik seharusnya mampu memberikan hasil lebih baik daripada sekadar memenuhi standar minimum.
“Kalau hanya menjalankan tugas dan fungsi, substansi kebutuhan masyarakat bisa saja tidak terpenuhi,” sebutnya.
Bagi peternak kambing dan domba, prinsip ini juga penting. Pengurusan pembelian bibit, permohonan bantuan, pengujian sampel, maupun akses pelatihan harus memiliki persyaratan dan waktu penyelesaian yang jelas.
Dalam forum tersebut, Ombudsman juga mengingatkan pentingnya keterbukaan standar pelayanan.
Masyarakat harus mengetahui secara jelas persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu penyelesaian, serta hasil yang akan diterima dari setiap layanan.
Herdensi mencontohkan, jika balai menyediakan layanan penjualan bibit ternak, harga dan ketentuan pembeliannya harus diumumkan secara terbuka.
Dengan demikian, peternak memperoleh informasi yang sama dan tidak ada pihak yang menetapkan harga secara sepihak.
Selain transparansi, kesiapan petugas juga tidak boleh diabaikan.
Fasilitas dan bantuan pemerintah akan sulit memberikan manfaat apabila tidak didukung tenaga yang mampu mengoperasikannya.
Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana.
Herdensi juga menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan.
Setiap unit pelayanan perlu memiliki petugas dan mekanisme yang jelas untuk menerima laporan, menindaklanjuti, serta menyelesaikan keluhan masyarakat.
Sejalan dengan dorongan peningkatan pelayanan tersebut, Kepala BRMP Ruminansia Kecil, Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si., menjelaskan perubahan kelembagaan dari Loka menjadi Balai membawa tanggung jawab yang lebih besar.
Sejak 20 Mei 2026, unit kerja tersebut resmi bertransformasi menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.
Perubahan ini harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Syawal menjelaskan, lembaganya memiliki perjalanan panjang dalam mendukung pengembangan peternakan nasional.
Unit kerja tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Balai Penelitian Ternak di Ciawi, Bogor, kemudian berkembang melalui beberapa perubahan kelembagaan hingga menjadi BRMP Ruminansia Kecil.
Dalam menjalankan tugasnya, balai berfokus pada kegiatan perekayasaan, perakitan, pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia kecil, terutama kambing dan domba.
Salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat diwujudkan melalui penyediaan 12 jenis layanan publik.
Layanan tersebut meliputi penjualan bibit kambing dan domba, diseminasi atau penyaluran bibit ternak, penjualan benih hijauan pakan ternak (HPT), diseminasi benih HPT, pengujian laboratorium, bimbingan teknis, magang teknis, pendayagunaan produk peternakan, jasa narasumber dan pendampingan, perpustakaan, layanan informasi publik melalui PPID, praktik kerja lapangan, serta agroedukasi.
Melalui layanan penjualan bibit, misalnya, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis kambing, seperti Boerka, kambing lokal, Saanen, Sapera, dan Peranakan Etawa (PE), serta bibit domba.
Balai menetapkan waktu pelayanan penjualan bibit maksimal 10 hari kerja dengan harga yang mengacu pada ketentuan berlaku.
Sementara itu, untuk layanan diseminasi bibit atau penyaluran bibit kepada kelompok peternak yang memenuhi persyaratan, prosesnya dilakukan melalui verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
Layanan ini diberikan secara gratis dengan estimasi penyelesaian maksimal 15 hari kerja.
Tidak hanya menyediakan bibit ternak, balai juga memberikan akses terhadap benih hijauan pakan ternak, termasuk jenis rumput dan tanaman leguminosa seperti Indigofera.
Ketersediaan hijauan berkualitas menjadi hal penting karena pakan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan dan produktivitas kambing maupun domba.
Selain itu, peternak dan masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium untuk pengujian sampel.
Layanan ini didukung laboratorium molekuler, reproduksi, kesehatan hewan, serta nutrisi pakan ternak yang telah tersertifikasi ISO. Hasil pengujian diterbitkan melalui Lembar Hasil Uji (LHU) dengan waktu penyelesaian maksimal 10 hari kerja.
Berbagai layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, teknologi, dan dukungan teknis tanpa harus mencari sumber bantuan secara terpisah.
Sementara itu, BRMP Ruminansia Kecil telah menyiapkan sejumlah saluran pengaduan dan informasi, di antaranya SP4N-LAPOR!, layanan WhatsApp pengaduan di nomor 0811-6137-767, portal PPID, serta kotak saran langsung.
Keberadaan saluran tersebut diharapkan memudahkan peternak menyampaikan kendala ketika mengakses layanan balai.
Transformasi kelembagaan menjadi balai juga diharapkan memperkuat peran BRMP Ruminansia Kecil dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian.
Balai turut mendukung kegiatan pengembangan peternakan, di antaranya pendampingan program ICARE di Lampung dan Garut serta perakitan pakan konsentrat dan hijauan melalui kegiatan RPIK di Kabupaten Langkat.
Dengan dukungan 34 aparatur sipil negara (ASN), fasilitas laboratorium, kandang pembibitan, kebun hijauan pakan ternak, hingga pabrik pakan mini, BRMP Ruminansia Kecil memiliki modal untuk memperkuat pelayanan dan pengembangan teknologi peternakan.
Namun, fasilitas dan perubahan status organisasi bukanlah ukuran akhir keberhasilan sebuah lembaga.
Melalui Forum Konsultasi Publik bertema “Mewujudkan Budaya Kerja Pelayanan Prima”, BRMP Ruminansia Kecil diharapkan semakin terbuka terhadap kebutuhan dan masukan masyarakat.
Pada akhirnya, peternak tidak hanya membutuhkan balai dengan fasilitas lengkap atau sederet program unggulan.
Mereka membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, informasi yang jelas, bibit berkualitas, teknologi yang bisa diterapkan, serta petugas yang siap membantu ketika menghadapi persoalan.
Sebab, pelayanan prima bukan sekadar seberapa banyak tugas pemerintah diselesaikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan petani dan peternak.