Kamis, 23 Mei 2019


Indonesia Jadi Contoh Tata Kelola Biosekuriti Budidaya

14 Mei 2019, 13:10 WIBEditor : GESHA

ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point cek list. | Sumber Foto:ISTIMEWA

Ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point cek list.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Keberhasilan Indonesa dalam menangani penyakit ikan, khususnya udang selama ini mendapat apresiaasi lembaga pangan dunia (FAO). Berkat keberhasilan tersebut, Indonesia dan Vietnam dipercaya sebagai percontohan implementasi metode strategi biosekuriti usaha budidaya yang dikembangkan FAO.

Penilaian dan dukungan tersebut disampaikan Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma dalam “National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance”, di Jakarta Senin (13/5).

Bahkan,  Indonesia dan Vietnam berhasil dipilih oleh FAO untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari pemerintah Norwegia berupa proyek pengembangan akuakultur yang berkelanjutan, melalui perbaikan sistem dan cara penerapan biosekuriti, penguatan kerangka hukumnya, dan peningkatan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan.

“Kepercayaan FAO ini sekaligus merupakan pengakuan dan dukungan dari lembaga serta negara internasional atas keberhasilan Indonesia mengendalikan penyakit ikan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto.

Slamet juga mengatakan, saat ini Indonesia telah menerapkan sistem biosekuriti nasional yang ditujukan untuk mengurangi risiko introduksi ataupun penyebaran penyakit ikan.

Kerjasama dengan FAO diawali dalam pengembangan On-Farm Biosecurity and Best Management Practice pada tahun 2015,  yang telah diadopsi hingga saat ini.

Menurut Slamet, atas keberhasilan  dalam menangani penyakit ikan tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya terus memperkuat kerjasama dengan FAO dan Norwegia.  

“Proyek ini tidak terlepas dari upaya untuk menjawab isu ketahanan pangan seiring permintaan masyarakat dunia akan produk perikanan budidaya yang terus meningkat pesat, dimana penduduk dunia pada tahun 2050 diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa,” papar Slamet.

Slamet juga mengatakan, dengan kerjasama ini, diharapkan pengelolaan kesehatan ikan untuk mendukung sektor akuakultur makin kuat dan berbasis pada teknik atau metodologi yang berstandar internasional.

“Kesehatan ikan pun dapat dikelola secara berkelanjutan yang akan berdampak pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Slamet, ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point cek list.

“Kabupaten Jembarana Provinsi Bali terpilih sebagai lokus kegiatan ini. Melalui metode ini diharapkan dapat mengindentifikasi faktor resiko penyakit dan dapat menyempurnakan sistem biosekuriti nasional khususnya dalam praktek budidaya udang,” kata Slamet.

Sedangkan penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi metode progressive management pathway, aquaculture biosecurity, dan anti-microbial resistance.

Selain itu juga akan dilakukan surveilan Epidemiologi oleh nara sumber FAO kepada perwakilan otoritas bidang pengelolaan kesehatan ikan Indonesia.

“Kami juga melakukan diskusi internal bahwa jenis penyakit ikan yang dipilih untuk pelaksanaan percontohan surveilan yakni penyakit EHP pada udang vaname. Pertimbangannya penyakit EHP merupakan penyakit berbahaya penyebab pertumbuhan udang menjadi terhambat. Pertimbangan lainnya karena udang vaname adalah komoditas ekspor,” kata Slamet.

Slamet juga berharap, melalui kerjasama ini terjadi peningkatan kapasitas pengaturan sistem biosekuriti akuakultur secara nasional, khususnya  untuk kegiatan surveilan penyakit ikan dan pembudidaya udang.  Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui, prevalensi keberadaan penyakit EHP pada udang.

“Diharapkan, metode ini dapat digunakan untuk mengukur prevalensi penyakit ikan jenis lainnya,” ujarnya.

Menurut Slamet,  peningkatan produksi perikanan budidaya harus diikuti dengan penguatan dan perbaikan pengelolaan kesehatan ikan melalui penerapan biosekuriti, yang pada akhirnya akan mendukung produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan.

“Saya yakin proyek ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi negara anggota FAO lainnya dalam pengelolaan “Aquatic Animal Health”,” ujar Slamet.

Seperti diketahui, kerjasama Ditjen Perikanan Budidaya dengan FAO tak hanya di bidang penyakit  ikan. Namun, ada  juga kerjasama pengembangan pakan mandiri, minapadi, blue ekonomi serta management tool perikanan budidaya.

Reporter : INDARTO
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018