Rabu, 13 November 2019


Petambak Dilarang Gunakan Indukan Udang dari Tambak

16 Mei 2019, 14:33 WIBEditor : Gesha

hingga saat ini Indonesia masih terbebas dari penyakit EMS/AHPND. Kendati begitu, kalau melihat dari latar belakang munculnya penyakit ini, maka segala potensi risiko dalam industri budidaya udang nasional harus diantisipasi secara serius. | Sumber Foto:HUMAS KKP

Hingga saat ini Indonesia masih terbebas dari penyakit EMS/AHPND. Kendati begitu, kalau melihat dari latar belakang munculnya penyakit ini, maka segala potensi risiko dalam industri budidaya udang nasional harus diantisipasi secara serius.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Makassar -- Terkait maraknya serangan penyakit early mortality syndrome (EMS) yang disinyalir mirip dengan penyakit Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) di sejumlah negara produsen udang, Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengeluarkan edaran berupa larangan penggunaan indukan yang diperoleh dari tambak.

Menurut Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, surat edaran tersebut pada tahap awalnya bersifat himbauan. Meski himbauan, tak tertutup kemungkinan surat edaran yang ditujukan kepada segenap stakeholder, khususnya petambak udang ini pada akhirnya bersifat wajib.

“Ini langkah nyata upaya pembenahan untuk pencegahan penyakit EMS/AHPND. Nantinya, indukan yang semula diperoleh dari tambak tersebut akan kami ganti dari hasil breeding program sejumlah broodstock centre yang dimiliki pemerintah,” kata Slamet, di Makassar, Kamis (16/5).

Slamet juga mengemukakan, memang hingga saat ini Indonesia masih terbebas dari penyakit EMS/AHPND. Kendati begitu, kalau melihat dari latar belakang munculnya penyakit ini, maka segala potensi risiko dalam industri budidaya udang nasional harus diantisipasi secara serius.

“Karena itu, kami tetap mewaspadai masuknya penyakit lintas batas (transboundary disease) yang dapat mengancam industri perudangan nasional  dari negara terjangkit wabah AHPND,” kata Slamet.

Kewaspadaan dan antisipasi sejak dini terhadap penyakit tersebut, lanjut Slamet,  menjadi fokus perhatian supaya petambak udang Indonesia tidak mengalami nasib yang sama dengan Vietnam ataupun Thailand. 

“Untuk itu, jangan sampai ada kejadian AHPND di Indonesia. Apabila sudah ada gejala saja, kita harus segera bertindak. Mencegah lebih baik daripada pengobatan” tegas Slamet.

Slamet memberi contoh, pengalaman hancurnya usaha budidaya udang windu akhir tahun 90-an menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk mencegah kejadian serupa pada udang vanname.  

Mengapa pencegahan menjadi penting? Menurut Slamet, karena udang merupakan primadona komoditas ekspor Indonesia.

“Meskipun volumenya lebih kecil dari tuna namun nilai ekspornya lebih besar. Sehingga udang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB perikanan,” ujarnya.

Menurut Slamet, gejala indikasi EMS/AHPND juga dapat ditemukan baik di hatchery seperti pada post larva benur, air bak benur dan induk, pakan alami (artemia dan cumi) serta feses. 

Sedangkan pada tambak, dapat ditemukan pada udang, kepiting, air tambak dan sedimen (lumpur).

“Untuk itu, dari hulu hilir harus benar-benar aman. Di tahun 90an kita mengenal panca usaha, yakni lima usaha yang harus dilakukan oleh pembudidaya seperti persiapan lahan, benur, sarana prasarana (peralatan dan pakan), manajemen usaha, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Kita perlu hidupkan kembali konsep yang cukup baik ini,” kata Slamet.

Enam Langkah Pencegahan

Slamet juga menuturkan, ada enam langkah atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah penyakit ganas tersebut. Pertama, peningkatan kewaspadaan (public awareness) terhadap gejala-gejala serta cara penanganan EMS/AHPND melalui sosialisasi, melalui peningkatan kapasitas pengujian laboratorium serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas induk, calon induk, benur, serta pakan alami (polychaeta dan artemia) khususnya dari negara wabah.

Kedua, mengajak petambak untuk penebaran benur intensif 80 – 100 ekor per m2.

Sedangkan ketiga, melakukan persiapan seperti prinsip-prinsip dasar atau panca usaha (back to basic). Keempat, pelarangan menggunakan induk tambak untuk HSRT atau naupli center.

Kemudian kelima, pengembangan kawasan budidaya perikanan berbentuk klaster secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan pengelolaan, baik lingkungan, teknologi, input produksi maupun pemasaran.

Keenam, upaya mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengaturan izin lokasi dan izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL), penyediaan saluran inlet/outlet yang terpisah.

Slamet juga akan akan meningkatkan anggaran monitoring residu dan sertifikasi pada tahun 2019. Selain itu, setiap kawasan usaha budidaya juga didorong untuk memiliki Amdal.  “Kemudian pada tahun 2020 akan kita optimalkan lagi peran posikandu,” pungkas Slamet.

 

 

 

 

Reporter : Indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018