Jumat, 21 Juni 2019


Peternak Tuntut Keadilan Usaha Perunggasan

11 Apr 2019, 17:23 WIBEditor : Gesha

Presidium Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri akan terus memperjuangkan peternak rakyat | Sumber Foto:PRPM

Dengan HPP diatas budidaya pabrikan membuat usaha PRPM semakin terseok-seok. Ditambah harga input produksi yakni harga DOC (Day Old Chick) dan harga pakan yang cenderung selalu naik.

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta ---Tujuh bulan terakhir merupakan masa-masa sulit bagi usaha budidaya ayam broiler, khususnyaditriwulan 2019 harga ayam hidup jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Presidium Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri, Sugeng Wahyudi mengatakan dalam kondisi ini Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri (PRPM) mengalami kondisi buruk.

Dengan HPP diatas budidaya pabrikan membuat usaha PRPM semakin terseok-seok. Ditambah harga input produksi yakni harga DOC (Day Old Chick) dan harga pakan yang cenderung selalu naik.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) harga DOC Rp 6.700 dan pakan Rp 7.400.

Sementara ayam hidup harga terendahnya mencapai  Rp 11.500 (ayam berat 1.6 kg ke atas) di Jawa Tengah.

Kondisi anomali tersirat dalam gambaran harga ayam hidup ini, dimana menggambarkan populasi ayam hidup terjadi over supply atau kelebihan pasok. Namun kondisi anomali terlihat pada harga DOC, dimana harga DOC yang selalu naik sementara populasi ayam hidupnya kelebihan pasok dimana DOC merupakan faktor input utama produksi ayam hidup.

Merujuk pada hukum ekonomi, seharusnya pada saat kondisikelebihan pasok harga DOC pun ikutturun. Hakekatnya kondisi ini akan tidak menjadi guncangan bagi usaha PRPM ketika instrumen-instrumen peraturan pemerintah ditegakan. Tercatat terdapat dua instrumen regulasi yang bisa menjadi pengaman kondisi ini,” ujar Sugeng.

Pertama yakni Permentan 32 Tahun 2017 tentang penyediaan,peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi.

Instrumen kedua yakni Permendag 96 Tahun 2018 tentang harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan penjualan ditingkat konsumen.

Namun kedua instrumen regulasi ini tidak berjalan, sehingga permasalahan yang selalu terjadi diperunggasan selalu berulang. Berulangnya kejadian diusaha perunggasan yang mau tidak mau menggerus usaha perunggasan PRPM.

GOPAN bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) mengambil langkah strategis dengan membentuk aliansi yang berbentuk ad hoc dalam wadah

Perjuangan PRPM yang bertujuan untuk menyuarakan keresahan PRPM serta menjalin kerjasama dengan semua stakeholder perunggasan nasional. Secara resmi PRPM dilahirkan dan disosialisasikan kepada stakeholder perunggasan nasional pada 8 April 2019.

Kehadiran Perjuangan PRPM diharapkan mampu menjadi gerakan strategis peternak rakyat dan peternakan mandiri.

Tercatat upaya yang dilakukan diantaranya dalamdua pekan terakhir melakukan mediasi dengan pemerintah dan stakeholder perunggasan dalam rangka penyelamatan usaha perunggasan PRPM.

Upaya terpendek yang dilakukan Perjuangan PRPM yakni bersama pemerintah dan stakeholder perunggasan nasional “menggerek” harga ayam hidup menuju harga referensi sesuai dengan Permendag 96 Tahun 2018.

Upaya ini perlahan menunjukan hasil namun masih belum menuju harga referensi. Dan gerakan ini harus terus berlanjut sehingga terciptanya kestabilan usaha bagi semua pihak terutama PRPM.

PRPM melakukan gerakan strategis berupa program kerjajangka pendek, menengah dan panjang dalam upaya menjaga keadilan dan kestabilan usahaperunggasan.

Upaya jangka Pendek sepertu gerakan bersama stakeholder perunggasan nasional, mengupayakan harga ayam hidup menuju harga referensi sesuai permendag 96 Tahun 2018.

Kemudian meminta kepada pemerintah kedapan untuk mengendalikan pengeluaran karkasayam frozen agar tidak mengganggu upaya perbaikan ayam hidup, utamanya pada saat momen munggah puasa dan munggah Idul Fitri 2019.

Lalu meminta kepada permintah dan industri perunggasan untuk menjaga kestabilan,ketersediaan dan distribusi DOC dan pakan dengan harga yang adil dengan tetap menjaga mutu yang baik dan pemangkasan DOC diperpanjang sampai minggu ketiga April 2019, termasuk afkir indukan ayam minimal 20?ri populasi saat ini untuk menstabilkan harga.

Sedangkan jangka menengah, meminta pemerintah membuat Perpres untuk melindungi PRPM, revisi Permentan No. 32/2017, mengacu pada MoU 21 Maret 2016, moratorium untuk pembangunan CHS (Close House System) diintegrator dilakukan dengan tegas.

Untuk jangka panjang dengan mengganti undang-undang peternakan No 18/ 2009 jo No 41/2014 dengan undang-undang yang pro peternak rakyat dan peternakan mandiri, untuk menciptakan 1 juta UMKM, stop dan kembalikan UMKM kepada rakyat.

Reporter : Tiara
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018