TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor -- Wamentan Sudaryono menegaskan swasembada pangan sebagai kunci survival bangsa, menempatkan pertanian dan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama arah pembangunan nasional di era Presiden Prabowo.

Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa arah pembangunan pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan bergerak pada target besar yaitu swasembada, kedaulatan pangan, dan ketahanan nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Temu Tani Nasional dan Rakernas HKTI 2025 yang digelar di Kampus BPPMKP Ciawi, Bogor, Rabu (3/12).

Di hadapan para pimpinan asosiasi bidang pertanian, akademisi, peneliti, mahasiswa, hingga pelaku usaha tani dari seluruh Indonesia, Sudaryono membuka sesi utama dengan nada tegas, bahwa pertanian kini berada di titik balik sejarah.

“Sekaranglah eranya pertanian dan pangan menjadi prioritas nasional. Kalau tidak ikut ambil peran di fase ini, sudah pasti keliru,” ujarnya.

Dalam paparannya yang bernuansa fundamental, Sudaryono mengajak peserta melihat kembali tujuan bernegara. Ia mengutip gagasan John Mersheimer tentang survival of the state, bahwa setiap negara pada akhirnya bertindak untuk bertahan hidup.

Menurutnya, konflik di berbagai belahan dunia dari Rusia–Ukraina hingga Israel–Palestina, bermuara pada kepentingan survival masing-masing negara. Karena itu, Indonesia pun harus memperkuat aspek yang paling menentukan keberlangsungan bangsa yaitu pangan.

“Menurut Pak Prabowo, agar bangsa ini survive, maka Indonesia harus swasembada dan punya kedaulatan pangan. Kalau kita bernegosiasi sementara perut rakyat bergantung pada negara lain, kita pasti kalah,” tegas Sudaryono.

Sudaryono juga menyinggung proses politik nasional yang telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Ia memaparkan bahwa setiap calon pemimpin membawa cara masing-masing dalam mengelola negara, namun Presiden Prabowo memilih jalur yang memprioritaskan pangan dan pertanian sebagai fondasi utama pembangunan.

“Cara mengelola negara ala beliau sangat jelas: menempatkan sektor pangan dan pertanian sebagai prioritas penyelenggaraan negara. Ini momentum emas bagi semua insan pertanian,” tambahnya.

Dengan prioritas baru ini, HKTI didorong menjadi kekuatan strategis yang berperan aktif mengawal kebijakan, program, hingga implementasi di lapangan. Sudaryono menegaskan HKTI tidak boleh hanya menjadi penonton.

Dalam forum besar ini, hadir berbagai asosiasi: tebu, beras, hortikultura, cabai, bawang merah, sawit, kelapa, peternakan, hingga kelompok mahasiswa dan peneliti. Sudaryono menyampaikan bahwa seluruh subsektor ini memiliki ruang besar untuk terlibat langsung dalam program kedaulatan pangan.

“Semua bidang hadir di sini. Ini saatnya kita maju bareng. Kalau pertanian sedang diprioritaskan negara tapi kita tidak membuat diri kita penting, itu keliru,” katanya.

Ia menegaskan bahwa HKTI akan menjadi delegasi nasional di garis depan penyusunan program strategis, memastikan para petani terlibat aktif dalam setiap kebijakan besar, mulai dari swasembada beras, jagung, gula, hingga peningkatan produksi hortikultura dan perkebunan.

Sebagai penutup, Sudaryono kembali menegaskan bahwa swasembada bukan sekadar program, tetapi kebutuhan dasar bangsa.

“Kedaulatan pangan adalah syarat kita untuk bertahan. Kalau perut kita bergantung pada negara lain, kita tidak pernah benar-benar merdeka,” tegasnya.

Dengan komitmen itu, HKTI 2025 resmi bergerak sebagai delegasi nasional dalam mendukung agenda besar pemerintah: transformasi sektor pertanian menuju swasembada dan ketahanan pangan jangka panjang.