Selasa, 22 Oktober 2019


Sidak Ditjen Hortikultura, Mentan Copot Pejabat Terkait Kasus Bawang Impor

14 Agu 2019, 12:04 WIBEditor : Yulianto

bawang putih | Sumber Foto:Julian

Dengan sikap tegas ini diharapkan tidak ada lagi pegawai di Kementerian Pertanian ‘bermain-main’

TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA---Ada yang berbeda, Rabu pagi (14/8) di Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura.  Pagi itu sekitar pukul 07.25. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor yang berlokasi di kawasan Pasar Minggu. Pada kesempatan itu, Amran menegaskan semua pejabat dari mulai eselon 2, 3 dan 4 yang terkait kasus suap ijin impor bawang putih dicopot dari jabatan.

 Dengan sikap tegas ini diharapkan tidak ada lagi pegawai di Kementerian Pertanian ‘bermain-main’. “Apa boleh buat, ini terpaksa kami lakukan. Tapi ini untuk kebaikan semuanya, kebaikan Kementerian Pertanian,” katanya. Namun demikian, Amran mengakui, pejabat tersebut memang belum dipastikan bersalah dalam kasus ijin impor bawang putih ini. Jika nanti sudah terbukti tidak bersalah, maka Amran berjanji akan mengembalikan jabatan tersebut dan memulihkan nama-nama mereka. “Kita lihat perkembangan dan hasil investigasi KPK,” katanya.

Pada kesempatan itu, Amran juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal sudah sejak 3-4 tahun lalu bekerja sama dengan KPK dan Tim Satgas Pangan Polri. “Mereka semua kita berikan kantor di Kementerian Pertanian. Kita dukung semua aktifitas KPK, karena mereka bekerja untuk menjaga negeri ini,” ujarnya.

Sikap tegas Kementerian Pertanian dalam kasus impor bawang putih memang bukan kali ini. Hingga setidaknya ada sekitar 72 importir/pengusaha yang masuk daftar hitam (black list) impor bawang putih. Bahkan ke-72 importir tersebut tidak lagi mendapat tempat untuk mengikuti dan mendaftarkan ijin impor bawang putih. “Ini sejarah pertama di Kementerian Pertanian yang memblack list importir sebanyak itu,” tegasnya.

Salah satu perusahaan yang masuk adalah PT. Cahaya Sakti Agro (CSA), Perusahaan itu menurut Amran, tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian yakni wajib tanam 5 persen dari jumlah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). “Perusahaan yang di black list, karena mereka tidak memenuhi kewajiban tanam. Tapi ada juga yang mengimpor tidak sesuai dengan kuota yang didapat,” katanya.

Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto menambahkan, PT CSA pernah mendapatkan kewajiban tanam sekitar 166 ha, namun sebanyak 48,6 ha tidak berhasil mereka tanam. Karena itu, pemerintah memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar hitam dan tidak bisa megajukan RIPH lagi.

“Jika pemiliknya kemudian mengganti nama perusahaan baru dan mengajukan lagi RIPH, tapi hasil inventarisasi kita pemiliknya sama, maka kita tetap masukkan dalam black list. Jadi segala lini sudah kita siapkan tools dalam verifikasi importir,” tegasnya.

Untuk tahun ini Prihasto mengatakan, jumlah RIPH yang dikeluarkan sebanyak 60 ribu ton untuk 55 perusahaan. Namun dari jumlah itu, baru sekitar 6000-an ton bawang putih impor yang masuk."JIka 5 persen dari jumlah RIPH tersebut, diharapkan akan ada produksi dalam negeri sebanyak 30 ribu ton," ujarnya.

Rumahkan Sementara yang terlambat

Saat sidak untuk mengetahui lebih lanjut kinerja pegawai di Ditjen Hortikultura, Mentan langsung mengawasi seluruh pegawai negeri yang datang di lobi. Pada kesempatan itu, Amran ditemani Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto dan pejabat eselon 2 Ditjen Hortikultura lainnya. Diantaranya, Direktur Buah dan Florikultura, Liferdi Lukman; Sekretaris Ditjen Hortikultura, Liliek Srie Utama dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf.

Seuai dengan ketentuan pemerintah jam masuk kerja, Mentan meminta tepat pukul 07.30 semua pintu akses masuk di gedung Ditjen Hortikultura ditutup rapat dan mendapat penjagaan dari petugas keamanan. Bagi pegawai yang terlambat, Amran kemudian meminta untuk berbaris di pintu depan lobi. Setidaknya lebih dari 28 pegawai yang berbaris karena terlambat masuk kerja.

Bahkan Amran mengecek langsung daftar absen pegawai. Kumudian sekitar pukul 07.45, Amran meminta seluruh  pegawai memasuki ruang rapat Horti dan memberikan pengarahan, termasuk terkait dengan persoalan yang kini ada di Ditjen Hortikultura yakni kasus suap ijin impor bawang putih.

“Untuk pegawai yang terlambat sebanyak 28 orang, untuk sementara kami rumahkan selama 4 hari. Saya berharap mereka introspeksi diri, supaya tidak lagi melakukan pelanggaran,” kata Amran usai pertemuan dengan seluruh pegawan di Ditjen Hortikultura.

Bukan hanya itu, Amran juga menegaskan, dirinya telah meminta tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk turun selama 2-3 bulan mengawasi kinerja pegawai di Ditjen Hortikultura. “Kalau tidak ada perbaikan, maka kami akan pecat dan tidak ada kompromi lagi. Sebab pekerjaan pegawai negeri, tanggung jawabnya kepada rakyat. Kita harus benar-benar menjaga marwah pertanian,” tegasnya.

 

Reporter : Julian
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018