
Mentan Andi Amran Sulaiman saat jumpa pers usai bertemu dengan pelaku usaha singkong dan tebu
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah menetapkan larangan terbatas (lartas) impor tepung tapioka dan ethanol. Kebijakan ini setelah pemerintah bertemu dengan pelaku usaha singkong dan tebu, baik petani maupun kalangan industri.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan, pembatasan impor komoditas pangan seperti singkong dan gula merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan.
“Sesuai arahan Presiden, ethanol kita keluarkan keputusan larangan terbatas.Impor kita keluarkan sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri masih bisa terpenuhi, impor ditiadakan,” kata Amran usai bertemu dengan pelaku usaha singkong dan tebu di Jakarta, Jumat (19/9).
Begitu juga dengan singkong, pemerintah akan menerbitkan larangan terbatas untuk tepung tapioka. “Jadi selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi, impor tidak akan diperbolehkan,” tegasnya.
Amran berharap melalui langkah ini, petani bisa mendapatkan kepastian harga dan pasar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. “Kita akan lakukan upaya maksimal kita, tujuannya satu yakni petani seluruh Indonesia senang dan semakin sejahtera, kebutuhan industri juga terpenuhi terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menerbitkan dua Permendag. Pertama, Permendag 31/2025 (amandemen Permendag 18/2025): Mengatur impor ubi kayu dan turunannya seperti tapioka melalui Persetujuan Impor (PI) hanya untuk pemegang API-P, dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian atau Neraca Komoditas. Impor disesuaikan dengan kebutuhan nasional untuk melindungi petani singkong.
Kedua,. Permendag 32/2025 (amandemen Permendag 20/2025): Memperketat impor etanol untuk menjaga stabilitas harga molases, melindungi petani tebu, dan mendukung swasembada gula serta energi hijau. Kedua Permendag ini berlaku 14 hari setelah diundangkan.
Pada kesempatan itu, Mentan mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi singkong dan tebu. Misalnya, petani singkong dan pupuk yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi, kini dialokasikan.
Bahkan untuk petani pupuk yang dulu tidak boleh menebus pupuk ZA subsidi, kini. Selain itu ada bantuan Rp 1,6 triliun untuk bongkar ratoon tebu di seluruh Indonesia. Belum lagi dengan kebijakan lain yakni perbaikan irigasi. “Inilah kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap petani,” ujarnya.
Data Kementerian Pertanian, rata-rata produksi singkong nasional pada lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar 15,7 juta ton per tahun. Pada 2024, produksi singkong sebesar 15,1 juta ton cenderung turun dibanding produksi pada 2020 dan 2023 yang masing-masing mencapai 16,2 juta ton dan 16,7 juta ton.
Sementara angka impor cenderung naik dan angka ekspor cenderung turun. Pada Tahun 2024 menunjukkan angka impor menembus 277 ribu ton. Angka tersebut menandakan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas bahan baku.
Sementara itu Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kontribusi produksi singkong Lampung hampir 70 persen dari produksi Indonesia. Meski Lampung menjadi sentra terbesar produksi singkong di Indonesia, namun harga singkong terus tertekan. Hal ini akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.
"Dalam beberapa waktu belakangan ini harga tepung tapioka dunia yang menurun dan masuknya impor membuat harga di dalam negeri turun di Lampung dan seluruh Indonesia. Ini membuat petani singkong mengeluh," tuturnya.
Dengan kebijakan larangan terbatas, Rahmat berharap akan menaikkan harga tepung singkong di Lampung. "Kami juga meminta harga Eceran Tertinggi tepung tapioka diberlakukan agar rantai dagang benar-benar terkendali dan menguntungkan petani," ujarnya.