TABLOIDSINARTANI.COM, Yogyakarta---Kelembagaan petani seperti kelompok tani/gabungan kelompok tani selama ini cenderung sebatas untuk mempermudah saat pemerintah memberikan bantuan. Namun ke depan, orientasi kelembagaan petani harus berubah menjadi organisasi yang bersifat bisnis.

“Sekarang ini pembinaan kepada petani tidak cukup hanya dari teknis produksi, bibit unggul, pupuk, pengendalian OPT. Saat ini yang harus harus di-manage, usaha tani harus sesuai skala ekonomi,” kata Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian, Abdul Basit saat arahan pada Workshop Penyusunan Actionplan, Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tahun 2019 untuk Wilayah Barat, di DI Yogyakarta, Rabu (20/2).  

Misalnya, jika selama ini satu traktor hanya mengelola 2 ha lahan sehingga tidak efisien, maka ke depan garapan traktor harus lebih luas sehingga memenuhi skala ekonomis. Untuk itu pentingan pengembangan kawasan. Jadi, usaha petani harus ditingkatkan tidak lagi dalam skala kecil.

Artinya, pengembangan kawasan tidak hanya aspek teknologi, tapi manajamen usaha tani. Karena itu, dalam pengembangan kawasan tidak sekadar tambah luas areal, tapi bagaimana mengerjasamakan petani apakah dalam bentuk koperasi yang berkorporasi.

“Petani itu harus memiliki budaya wirausaha. Kelembagaan petani berpraktek seperti perusahaan, lebih ke arah bisnis. Tidak hanya terima bantuan,” tegasnya. Jika kawasan terbentuk, lanjut Basit, maka faktor pendukung juga akan masuk sendiri, seperti permodalan dari perbankan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangann DI Yogyakarta, Ir. Sasongko Msi juga mengakui, selama ini usaha tani umumnya dilakukan secara subsistem dan belum secara komerisal. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya mengintegrasikan hulu dan hilir agar usaha tani berorientasi bisnis dan memberikan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan petani.

“Dengan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah, dengan memperhatikan sosial budaya, teknologi, ekonomi, ekologi, serta lingkungan,” katanya.

Sasongko berharap, usaha tani yang berorietasi bisnis akan mempermudah mencapai tujuan pembanguan pertanian, mengurangi kemiskinan sekaligus dapat mensiergikan hulu hingga hilir. “Jadi yang kita bangun adalah ekonomi berbasis pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyaeakat di daerah,” ujarnya.

Sasongko mencontohkan, di wilayah Gunung Kidul, DI Yogyakarta sudah ada jika bakal korporasi petani yang mengintegrasikan budidaya kakao dan kambing PE (peranakan etawa). Di bagian hulu, budidaya ternak kambing menghasilkan pupuk untuk tanaman kakao. Sebaliknya limbah kakao untuk pakan kambing. Sedangkan di hilirnya, produk cokelat diolah dengan mencampurkan susu kambing PE.

“Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menumbuhkan meningkatkan kreatifitas masyarakat. Pengembangan tanaman kakao dan budidaya ternak ternyata bisa bersinergi,” tuturnya.

Dengan demikian, bukan hanya meningkatkan produksi, tapi memberikan nilai tambah. Lebih lagi, meningkatkan pendapatan petani  dan mengurangi kemiskinan. Apalagi kemiskinan banyak berada di desa-desa.