Sabtu, 24 Agustus 2019


Sekjen Kementan Minta Pemda Dorong THL-TBPP Jadi PPPK

27 Peb 2019, 19:18 WIBEditor : Yulianto

THL-TBPP menjadi ASN melalui jalur PPPK | Sumber Foto:ISTIMEWA

Sekjen Kementan: PPPK itu sama saja dengan PNS atau ASN. Karir sama, tunjangan sama, indikatornya juga sama. Jadi jangan ragu menjadi PPPK

TABLOIDSINARTANI.COM, Purwakarta---Sekjen Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro meminta Pemerintah Daerah mendorong Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) untuk mengikuti tes masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penegasan Sekjen Kementerian Pertanian itu menanggapi keluhan Hasanuddin, salah seorang THL-TBPP Kabupaten Purwakarta saat dialog pada temu Teknis Penyuluh Pertanian dan Petani Andalan di Tajug Gede Cilodong, Desa Cibungur, Bungursari, Purwakarta, Rabu (27/2).

“PPPK itu sama saja dengan PNS atau ASN. Karir sama, tunjangan sama, indikatornya juga sama. Jadi jangan ragu menjadi PPPK. Karena itu Pemda juga jangan ragu mendorong penyuluh (THL-TBPP) menjadi PPPK,” tuturnya.

Seperti diketahui tahun 2017 sebanyak 6.000 THL-TBPP telah diangkat menjadi PNS. Di 2018, telah disahkan rencana pengangkatan THL-TBPP sebanyak 17 ribu orang untuk menjadi PPPK. “Mudah-mudahan dengan perubahan status ini, penyuluh lebih giat lagi melakukan pendampingan dan alih generasi petani baik untuk petani maupun santri tani,” kata Syukur.

Baca juga:

Bantuan Senilai Rp 15 M Digelontorkan pada Temu Teknis Penyuluh dan Petani

Meski Berstatus THL-TBPP, Sunarto Tetap Gigih Bekerja

Saat berdialog Hasanuddin menyatakan keraguannya untuk mendaftar mengikuti tes PPPK. Sebab, status PPPK tersebut tidak memberikan kepastian, karena sifatnya hanya kontrak 1-5 tahun. “Kalau OK diperpanjang. Tapi kalau tidak? Ini rentan. Kami juga tidak tenang,” katanya.

Hasanuddin sendiri merupakan THL-TBPP Angkatan 1 yang dikontrak pada tahun 2007. Artinya hingga kini sudah menjadi tenaga honorer penyuluh selama 11 tahun.

Ia mengaku saat ini tidak terlalu berharap besar menjadi ANS. Pasalnya secara administrasi sudah kepentok latar belakang pendidikan. Ia adalah lulusan Akademi Pelayaran. Padahal pemerintah mensyaratkan lulusan pertanian. “Meski sudah 11 tahun menjadi THL, tetap saya tidak bisa menjadi PNS karena pendidikan saya pelayaran,” ujarnya.

Secara pribadi Hasanuddin mendukung upaya pemerintah untuk satu desa, satu penyuluh. Di Kabupaten Purwakarta menurutnya, saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Rata-rata penyuluh pertanian memegang 3-4 desa.  “Di Purwakarta masih jauh dengan rencana pemerintah satu desa, satu penyuluh,” katanya

 

 

Reporter : Julian
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018