Minggu, 20 Oktober 2019


THL-TBPP Lolos ASN PPPK, Wajib Perhatian Hal ini

30 Apr 2019, 14:36 WIBEditor : Yulianto

Hasil seleksi THL TBPP | Sumber Foto:Humas BPPSDM

Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPPK wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Bagi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang lulus passing grade ASN PPPK (Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), wajib memperhatian hal ini.

Menurut Deputi bidang Mutasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, Aris Windiyanto, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPPK wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format. Surat lamaran itu ditujukan kepada PPK disertai dengan kelengkapan.

Pertama, fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yg ditetapkan. Kedua, daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai. Ketiga, surat Keterangan Catatan Kepolisian. Keempat, Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. Kelima, Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter pemerintah

Aris mengatakan, batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dan apabila terdapat faktor letak geografis, ditambah 10 hari kerja.

“Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat,” tuturnya saat rapat Koordinasi Percepatan Pengangkatan ASN PPPK pPenyuluh Pertanian Tahap 1 Tahun 2019 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Aris mengatakan, bagi calon PPPK yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan Nomor Induk PPPK oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam kurun waktu paling lama 25 hari setelah diterimanya penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK.

Instansi pemerintah yang mengusulkan bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon PPPK tidak lengkap, maka harus memenuhi kekurangan bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon PPPK yang tidak lengkap dalam waktu 25 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BKN.

“Jika instansi pemerintah tidak dapat melengkapi bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai waktu yang ditentukan, maka calon PPPK tersebut tidak dapat diberikan nomor induk PPPK,” tegasnya.

Aris mengatakan, masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun, namun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

 

Reporter : Julian
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018