Friday, 07 August 2020


Gerakkan Petani, Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng Sampaikan Rekomendasi Kepada Gubernur

12 Sep 2019, 08:24 WIBEditor : Ahmad Soim

KPPP Sulteng bahas peran penyuluh pertanian dan petani di PEDA KTNA Sulteng | Sumber Foto:Kontributor


TABLOIDSINARTANI.COM - Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Sulteng terkait peran Penyuluh Pertanian (PPL) untuk pembangunan pertanian Sulteng dan kesejahteraan petaninya.


Rekomendasi ini dihasilkan dari Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulteng yang diadakan sehari menjelang pembukaan PEDA KTNA IX 2019 Sulteng (11/9). Narasumber dari Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Joko Samiyono pada pertemuan ini  bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 520/2017 sebagai turunan dari Undang Undang No: 23/2014 tersebut telah mengatur penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

 

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian pasca lahirnya Undang Undang Nomor: 23/2014 tentang Pemerintahan  Daerah, dengan era baru dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yang semula diatur dalam Undang Undang Nomor:16/2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, lanjutnya mengalami perubahan-perubahan terutama terkait dengan bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian.


Selain itu Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/2016, tentang  Pedoman Nomenklatur Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kab/Kota, fungsi penyuluhan pertanian provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan pada Urusan Bidang Pertanian.

 

Agar lebih operasional dengan perubahan tersebut, dalam rangka pendampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian jelas Joko Samiyono diperlukan payung hukum yang lebih operasional dalam mengatur penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat, dengan harapan penyelenggaraan dapat berjalan efektif dan efisien, petani sebagai customer utama dalam pembangunan pertanian dapat meningkat kesejahteraannya.



Pertemuan Komisi Penyuluhan dipimpin oleh Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Taswin Borman MSi., dengan peserta dari Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Hasil pertemuan menghasilkan rekomendasi  kebijakan penyuluhan pertanian Provinsi Sulawesi Tengah yang akan diserahkan ke Gubernur pada acara pembukan PEDA IX Sulawesi Tengah.

Reporter : Kontributor
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018