TABLOIDSINARTANI.COM, mamuju --- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) guna menjaga stabilitas produksi padi di wilayah Sulbar.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung Program Swasembada Pangan sekaligus implementasi Panca Daya Pemerintahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Sulbar, pemantauan terhadap serangan OPT kembali dilakukan. Kegiatan ini menyusul pelaksanaan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT secara swadaya yang sebelumnya dilaksanakan pada 14 Januari 2026 di areal persawahan Kelompok Tani Sipatujui I, Desa Tamemongga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju.

Pemantauan dan pengendalian tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Penanggung Jawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah I Salugatta, Koordinator POPT Kabupaten Mamuju, POPT Kecamatan Tommo, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tamemongga, hingga anggota kelompok tani setempat. Sinergi ini menjadi kunci dalam menekan potensi kerugian akibat serangan OPT.

Pengendalian dilakukan dengan aplikasi fungisida berbahan aktif metil tiofanat. Sebelumnya, POPT Kecamatan Tommo, Thomas, melaporkan adanya serangan penyakit bercak daun cokelat yang menyerang sekitar 7 hektare dari total 61 hektare lahan pertanaman padi. Intensitas serangan tercatat mencapai 22,22 persen dan berpotensi meluas hingga 15 hektare apabila tidak segera ditangani.

Penanggung Jawab LPHP Wilayah I Salugatta, Sukri, mengungkapkan bahwa Kelompok Tani Sipatujui I selama ini mampu menghasilkan rata-rata 5 hingga 6 ton gabah per hektare. Namun, tanpa pengendalian OPT yang tepat, potensi kehilangan hasil diperkirakan mencapai 16,63 persen atau setara 813 kilogram gabah kering panen.

“Evaluasi pasca Gerdal menunjukkan seluas 3 hektare lahan sudah pulih dan terkendali. Sementara 4 hektare lainnya masih membutuhkan pengendalian lanjutan, sehingga kembali dilakukan aplikasi dengan bahan aktif yang sama,” jelas Sukri.

Sebelum pengendalian lanjutan dilakukan, Sukri juga telah berkoordinasi dengan Kepala UPTD BPTPH Sulbar, Hasdiq Ramadhan, pada 19 Januari 2026. Dalam arahannya, Hasdiq menekankan pentingnya pemantauan rutin pascapengendalian serta pelaporan perkembangan kondisi lapangan dalam rentang waktu 7 hingga 10 hari.

Ia juga mengingatkan seluruh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk tetap waspada terhadap dinamika serangan OPT di berbagai wilayah Sulawesi Barat.

“Surplus produksi beras yang telah dicapai Sulbar harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Pengendalian OPT menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” tegas Hasdiq.

Dengan pengendalian terpadu dan pengawasan berkelanjutan, TPHP Sulbar optimistis produksi padi di Sulawesi Barat tetap aman dan mampu mendukung target swasembada pangan daerah.uio