TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi. Mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan alokasi hingga 9,8 juta ton, sampai penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen, berbagai kebijakan ditempuh untuk memperkuat produktivitas petani dan menopang swasembada pangan berkelanjutan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menilai langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Menurutnya, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Hal itu disampaikan Rahmad dalam Agrifood Forum 2026 bertajuk “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global”, Senin (19/10). Ia mengapresiasi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

“Sejak hari pertama, Presiden sudah menunjukkan komitmennya dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Fokusnya jelas, yaitu meningkatkan produksi, dan salah satu kunci utamanya adalah memastikan pupuk tersedia dengan cukup dan harganya semakin terjangkau,” ujar Rahmad.

Menurutnya, pupuk memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas tanaman. Ketika kebutuhan pupuk terpenuhi tepat waktu, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat pasokan pangan.

“Pupuk seperti senjata yang tidak perlu ditembakkan atau diledakkan, tetapi bisa meluluhlantakkan. Sebab, pupuk berada di sektor hulu yang berkaitan langsung dengan produktivitas,” jelasnya.

Salah satu perubahan mendasar dalam tata kelola pupuk bersubsidi dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi ini menyederhanakan mekanisme penyaluran yang sebelumnya dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit.

Rahmad menjelaskan, sebelum pembenahan dilakukan, pemindahan alokasi pupuk dari desa yang kelebihan stok ke wilayah yang mengalami kekurangan harus melewati birokrasi berjenjang. Persetujuan dari tingkat kecamatan hingga kementerian berpotensi membuat proses berlangsung lama.

Akibatnya, pupuk berisiko tiba ketika petani sudah melewati masa pemupukan atau bahkan setelah panen. Padahal, ketepatan waktu menjadi faktor penting agar pupuk memberikan manfaat optimal bagi tanaman.

“Sekarang, proses tersebut menjadi lebih sederhana sehingga pupuk bisa lebih mudah disalurkan kepada petani yang membutuhkan. Inilah bentuk pembenahan yang penting karena pupuk harus tersedia ketika petani membutuhkannya,” ungkap Rahmad.

Penyederhanaan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas distribusi pupuk bersubsidi. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, penyesuaian pasokan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain memperbaiki tata kelola, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,8 juta ton. Tambahan alokasi ini diharapkan memperluas dukungan bagi petani yang memenuhi persyaratan penerima subsidi.

Tak hanya memperbaiki penyaluran dan menambah alokasi, pemerintah juga mengambil langkah yang berdampak langsung terhadap biaya produksi petani, yakni menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Kebijakan tersebut didukung Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang memungkinkan Pupuk Indonesia meningkatkan efisiensi operasional. Penghematan dari efisiensi itu dikembalikan kepada petani melalui penurunan harga pupuk bersubsidi.

Bagi Rahmad, kebijakan tersebut memiliki arti penting karena keterjangkauan pupuk menjadi salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan biaya usaha tani. Penurunan harga diharapkan membantu petani mengelola biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian.

Ia bahkan menyebut penurunan harga pupuk sebagai momentum bersejarah berdasarkan pengalamannya mengenal kehidupan petani.

“Sepanjang yang saya tahu, keluarga besar saya adalah petani, dan seumur saya tahu, harga pupuk tidak pernah turun. Baru kali ini saya melihat harga pupuk turun, sehingga keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani sangat luar biasa,” katanya.

Rahmad menegaskan, pupuk bersubsidi bukan sekadar sarana produksi, melainkan juga wujud kehadiran negara dalam membantu petani. Karena itu, manfaat subsidi harus benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak, bukan justru dinikmati pihak yang tidak memenuhi ketentuan.

Untuk memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran, Pupuk Indonesia memperkuat pengawasan distribusi melalui sistem digital terintegrasi. Pengawasan dilakukan melalui command center yang memungkinkan perusahaan memantau perjalanan pupuk sejak pengangkutan, proses bongkar muat, hingga penebusan oleh petani.

Sistem tersebut didukung teknologi GPS, CCTV, dokumentasi video, serta pencatatan penebusan yang dilengkapi foto penerima secara waktu nyata (real-time). Dengan dukungan teknologi ini, pergerakan pupuk dapat ditelusuri sehingga potensi penyimpangan lebih mudah terdeteksi.

Rahmad mengatakan, pemantauan digital juga memungkinkan perusahaan merespons lebih cepat apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh distributor maupun kios pengecer.

“Kalau ada distributor atau kios yang nakal, kami bisa segera mengambil tindakan. Sistem digital ini membantu kami mengawasi distribusi secara transparan dan memastikan pupuk sampai kepada petani yang berhak,” tegasnya.

Menurut Rahmad, keberhasilan pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang kuat, dan pembaruan data penerima subsidi juga menjadi faktor penting agar penyaluran berjalan efektif.

Pupuk Indonesia, lanjutnya, berkomitmen menjalankan perannya untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh petani.

Ia optimistis, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi akan terus menjadi salah satu penopang peningkatan produksi pangan nasional. Dengan pasokan yang memadai, harga yang lebih terjangkau, serta distribusi yang transparan dan tepat sasaran, upaya menjaga swasembada pangan diharapkan tidak berhenti pada pencapaian sesaat, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Kita sudah melihat bukti nyata bahwa swasembada pangan tercapai. Dengan komitmen pemerintah dan kerja sama seluruh pihak, insya Allah swasembada ini akan berkelanjutan,” tutup Rahmad.