Minggu, 18 Agustus 2019


Kios Pupuk Diminta Jangan Tolak Kartu Tani yang Rusak

12 Jun 2019, 11:03 WIBEditor : Yulianto

Program Kartu Tani | Sumber Foto:Julian

Program Kartu Tani merupakan salah satu mekanisme sistem pembelian pupuk secara tertutup.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA---Kartu Tani menjadi salah satu upaya agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah dan mencegah penyimpangan. Karena itu, meski Kartu Tani yang dimiliki petani rusak, pemerintah meminta penyalur pupuk subsidi (kios) tetap melayani kebutuhan petani terhadap sarana produksi tersebut.

“Kami sudah memanggil pihak bank pelaksana yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri, bahkan mengundang Bareskrim. Kami sepakat jangan sampai menolak petani yang membeli pupuk, tapi Kartu Tani-nya rusak,” tegas Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (12/6).

Menurutnya, program Kartu Tani merupakan salah satu mekanisme sistem pembelian pupuk secara tertutup. Dengan Kartu Tani, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi sudah terdata dengan baik, sehingga mencegah penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. “Petani hanya bisa membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang ada di chip Kartu Tani,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sarwo mengatakan, banyak keuntungan dengan adanya kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Pertama, petani mengetahui jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan menebus pupuk bersubsidi sesuai kuota yang diberikan. Kedua, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Ketiga, pengelolaan laporan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pengecer berbasis data elektronik. Keempat, pemerintah dan stakeholder mengetahui data penyaluran pupuk bersubsidi secara cepat dan tepat. Kelima, kepastian dalam pembayaran subsidi pupuk.

Sementara itu mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih menilai, petani Indonesia hingga kini masih memerlukan subsidi pupuk. Sebab, biaya terbesar dalam usaha tani adalah pupuk dan tenaga kerja. Untuk yang tenaga kerja dapat dialihkan dengan menggunakan mekanisasi. Sedangkan pupuk jalannya dengan diberikan subsidi agar biaya produksi usaha tani tidak terlalu tinggi,” katanya.

Bungaran mengatakan, ada lima alasan mengapa subsidi pupuk tetap harus diberikan kepada petani. Pertama, subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada petani. Pasalanya, negara maju saja tetap memberikan perlindungan kepada petani. Jadi saya rasa pertanian kita harus begitu. Tetap diberikan subsidi dan dilindungi,” ujarnya.

Alasan kedua, pemberian subsidi bagi petani masih diperlukan karena masyarakat petani umumnya berada di daerah pedesaan yang lokasinya cukup jauh dari pusat distribusi pupuk. Sehingga jika tidak ada subsidi, maka dikhawatirkan pupuk hanya menjangkau 30 persen petani di Indonesia. Ketiga, dengan subsidi pupuk akan memberikan kepastian ketersediaan pupuk secara 6 tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, tempat, kontinuitas).

Sementara itu data PT. Pupuk Indonesia (Holding) tercatat hingga 22 Mei 2019 pupuk subsidi yang telah tersalurkan sebanyak 1.634.586 ton urea, 384.446 ton SP-36, 373.720 ton ZA, 1.034.144 ton NPK, 284.393 ton Organik dengan total sejumlah 3.711.289 ton pupuk bersubsidi ke seluruh penjuru Tanah Air. Angka penyaluran pupuk bersubsidi hingga Mei ini sudah mencapai 42?ri ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019. ***

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018