TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Komisi IV DPR desak KKP tangani Muara Angke, 1.500 kapal rusak dan mangkrak menumpuk, operasional nelayan tersendat dan bahaya kebakaran mengintai dermaga.

Masalah overkapasitas kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta Utara, kini mencapai titik kritis sehingga memaksa Komisi IV DPR RI turun tangan.

Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menilai kondisi di pelabuhan yang semestinya menjadi pusat aktivitas perikanan strategis itu sudah sangat tidak efisien dan memicu ancaman keselamatan serius bagi nelayan serta operasional pelabuhan.

Menurut Titiek, pelabuhan yang idealnya hanya mampu menampung sekitar 500 kapal perikanan, kini justru dipadati lebih dari 1.500 kapal. Akibatnya, kapal yang baru kembali melaut sering kali harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan mereka.

“Kapal-kapal terlalu rapat, amit-amit kalau terjadi kebakaran bisa habis semuanya,” ujar Titiek saat kunjungan kerja Komisi IV ke Muara Angke, Selasa (3/2/2026).

Sorotan ini tidak datang tanpa dasar. Laporan dari kepolisian pelabuhan menunjukkan bahwa jumlah kapal yang bersandar di Muara Angke bisa mencapai 2.564 unit, jauh melampaui kapasitas fisik kolam pelabuhan yang idealnya hanya mampu menampung sekitar 1.000 unit kapal. Kondisi tersebut bahkan membuat jalur navigasi tersumbat dan pergerakan kapal nelayan terganggu.

Bukan hanya soal jumlah, kondisi kapal yang memadati kolam pelabuhan juga mengundang risiko lain. Titiek dan sejumlah pemilik kapal mengungkap banyaknya kapal rusak dan mangkrak yang tetap berada di dermaga, bahkan ada kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing. Hal ini tidak hanya menghambat sirkulasi kapal yang aktif melaut tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang bisa membahayakan keseluruhan area pelabuhan.

“Ada kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak; ini harus segera dikeluarkan,” kata Titiek, menambahkan bahwa kondisi ini menjadi pukulan bagi produktivitas nelayan yang menggantungkan hidupnya pada cepatnya bongkar muat di pelabuhan.

Keluhan lain yang muncul dari forum tersebut adalah lambannya proses perizinan berlayar. Banyak kapal dinilai tertahan terlalu lama di pelabuhan karena izin yang belum selesai diproses, padahal persyaratan administratif telah dipenuhi. Titiek menilai percepatan izin sangat krusial agar kapal bisa segera kembali melaut dan mengurangi kepadatan di dermaga.

Menanggapi sorotan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, untuk mengurai persoalan di Muara Angke. Trenggono menegaskan bahwa isu utama bukan hanya kapasitas pelabuhan, tetapi juga manajemen pengelolaan dermaga dan penataan kapal.

Sebagai langkah awal, sejak Januari 2026, KKP bahkan telah memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal berpangkalan di Muara Angke karena kolam pelabuhan yang sudah jauh melebihi kapasitas ideal. Data internal KKP menunjukkan bahwa terdapat 2.564 kapal yang tercatat berpangkalan di sana, meski tidak semuanya aktif melakukan bongkar muat. Sebagian besar kapal hanya singgah untuk keperluan administrasi atau pengisian logistik.

Dalam siaran pers KKP, disebutkan bahwa luas kolam pelabuhan Muara Angke sekitar 63.993 meter persegi, dengan panjang dermaga total 1.215 meter, yang terdiri dari dermaga utama dan dermaga Kali Adem. Namun kondisi dermaga Kali Adem saat ini mengalami pendangkalan sehingga beberapa kapal tidak bisa tambat secara optimal, memperburuk kondisi kepadatan.

Selain moratorium, KKP juga tengah memetakan ulang kapal yang seharusnya berpangkalan sesuai dengan zona tangkap perikanan, sehingga pelabuhan lain dapat ikut menampung aktivitas kapal sesuai dengan pola penangkapan mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban di Muara Angke dan memulihkan produktivitas pelabuhan secara lebih merata.

Respons cepat pemerintah juga mencakup rencana kerja sama untuk revitalisasi pelabuhan bersama Pemprov DKI Jakarta. Rencana ini bertujuan untuk memperluas kapasitas dermaga serta memperbaiki manajemen operasional, sehingga pelabuhan perikanan yang menjadi salah satu pintu utama ekonomi nelayan ibu kota tidak lagi berada dalam kondisi rawan.

Gubernur DKI Jakarta bahkan menyatakan pemerintah provinsi tengah mempersiapkan ekspansi fasilitas pelabuhan untuk menambah kapasitas penampungan kapal hingga ratusan unit lagi—sebuah upaya strategis merespons lonjakan kapal yang terus membengkak di Muara Angke.