TABLOIDSINARTANI.COM, Maros - Melibatkan jajaran Polri, TNI, Kejaksaan, BPK dan jajaran aparat penegak hukum lainya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) melakukan pengawasan bersama penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Sulawesi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan Rapat Koordinasi Penanganan PMK se Sulawesi bertempat di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros (17/7) yang dihadiri Satgas Penanganan PMK Provinsi/Kabupaten, Balai Karantina se Sulawesi/

Juga Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan provinsi se Sulawesi, Badan Penanganan Bencana Daerah Prov. Sulsel, Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan kota/kabupaten se Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, dan Kasdam XIV 1442 Sulsel. 

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Kementrian Pertanian, Jan S Maringka mengatakan penanganan PMK harus berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur SOP yang ada. 

Diantaranya membatasi pergerakan dari kandang ke kandang dan memperketat keluar masuk lalu lintas hewan. 

Diungkapkan Jan S Maringka, kasus PMK di Sulsel harus segera diatasi sehingga tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya. Berdasarkan laporan terakhir, terdapat sekitar 340 ekor sapi yang terjangkit PMK di Sulsel. Penyebaran PMK pada hewan ternak di Sulsel bisa berasal dari mana saja, seperti udara, lalu pada pakan ternak, hingga kendaraan pengangkut hewan. 

“Artinya sekarang upaya kita mengatasi, bagaimana Ini tidak tersebar ke provinsi lain. Jadi kita sudah melakukan rapat koordinasi, ini adalah evaluasi, monitoring yang dilakukan Inspektorat jenderal agar nantinya upaya mengatasi masalah ini di Sulsel bisa berjalan lebih cepat lagi dan lebih tepat sasaran itu yang akan kita lakukan.” tuturnya 

Pembicara pada kegiatan Rapat Koordinasi tersebut adalah Dr. Jan S Maringka (Inspektur Jenderal Kementan), Dr. Abdul Hayat, M.Si (Sekda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Prov Sulsel); Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si (Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan); drh. Wisnu Wasisa Putera, MP (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati); Risman Mangidi, S.Sos (Kepala Balai Besar Veteriner Maros).  

Itjen Kementan telah melakukan monitoring secara langsung dan mengevaluasi penanganan PMK di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.

Monitoring penanganan PMK diharapkan bisa mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam penanganan PMK di Pulau Sulawesi dan meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap penyakit PMK. 

Sampai dengan tanggal 16 Juli 2022, semua provinsi di Sulawesi berstatus hijau alias tidak ada kasus (zero case), kecuali Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi penambahan kabupaten tertular dari 2 menjadi 9 kabupaten/kota. Selain melakukan monitoring dan evaluasi penanganan PMK.  

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan vaksin secara simbolis dari Inspektur Jenderal kepada Sekda Prov. Sulsel selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Prov. Sulsel dan penyuntikan vaksin ke sapi