TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Presiden Prabowo menegaskan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, Barantin memperkuat strategi karantina melalui digitalisasi, pengawasan hama, dan dukungan bagi rantai pasok sawit B50.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7), Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan, memperkuat ketahanan energi, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan di sektor pangan. Menurutnya, capaian swasembada pada delapan komoditas pangan, meningkatnya cadangan beras nasional, hingga membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat.

"Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta nilai tukar petani yang meningkat. Kita berada di jalur yang benar," ujar Presiden Prabowo.

Arahan tersebut langsung direspons Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang menyatakan siap memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati nasional sekaligus mendukung target besar pemerintah di sektor pangan dan energi.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan lembaganya akan memperkuat sistem karantina nasional untuk mencegah masuk dan menyebarnya hama maupun penyakit yang dapat mengancam komoditas pertanian, peternakan, perikanan, hingga produk turunannya.

"Sidang Kabinet Paripurna intinya melakukan evaluasi terhadap seluruh program-program setahun ini dan apa-apa yang sudah dicapai. Ke depan, Barantin memperkuat peran strategisnya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit pada hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya," kata Karding.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Barantin akan mempercepat digitalisasi layanan karantina, memperkuat kapasitas laboratorium, serta meningkatkan pengawasan distribusi pangan agar bantuan pemerintah yang diterima masyarakat tetap aman dan bebas dari risiko kontaminasi.

Tak hanya berfokus pada sektor pangan, Barantin juga mengambil peran penting dalam mendukung program ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pengawasan terhadap komoditas kelapa sawit yang menjadi bahan baku utama implementasi biodiesel B50.

"Kami memastikan komoditas sawit yang masuk rantai pasok energi bebas hambatan karantina sehingga mendukung kemandirian energi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global," ujar Karding.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok industri sawit nasional yang saat ini menjadi tulang punggung implementasi program biodiesel B50.

Sepanjang Januari hingga 20 Juli 2026, Barantin mencatat telah memberikan 2.471.711 layanan sertifikasi karantina. Rinciannya meliputi 191.184 layanan sertifikasi ekspor dengan nilai mencapai Rp224,3 triliun, 78.863 layanan impor, 1.511.157 layanan domestik keluar, dan 690.507 layanan domestik masuk.

Selain pelayanan, Barantin juga memperketat pengawasan melalui berbagai tindakan karantina. Tercatat sebanyak 1.895 kali penahanan komoditas dengan nilai mencapai Rp174,5 miliar, 1.817 kali penolakan senilai Rp309,5 miliar, 516 kali pemusnahan bernilai Rp78,5 miliar, serta 1.747 kali tangkapan dengan nilai mencapai Rp32,5 miliar.

Menurut Karding, tingginya jumlah layanan sertifikasi menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan dunia internasional terhadap sistem karantina Indonesia. Sertifikasi tersebut juga menjadi instrumen penting dalam menjaga akses ekspor berbagai komoditas unggulan nasional.

Ia menambahkan, layanan karantina yang semakin cepat dan terintegrasi juga berkontribusi terhadap kelancaran arus logistik nasional maupun perdagangan internasional tanpa mengurangi aspek pengawasan terhadap keamanan hayati.

Sidang Kabinet Paripurna ditutup dengan penegasan Presiden Prabowo bahwa Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat. Bagi Barantin, arahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan seluruh komoditas pangan dan energi yang keluar maupun masuk Indonesia memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan mutu.

Melalui penguatan sistem karantina, digitalisasi layanan, hingga pengawasan terhadap rantai pasok sawit B50, Barantin menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global.