Mengacu pada data yang ada kini, Sarpono mengatakan, luas lahan baku sawah saat ini mencapai 7,46 juta hektar (2019), budidaya pertanian melibatkan sekitar 27,68 juta rumah tangga (2018) atau petani sebanyak 33,49 juta jiwa.

Data Februari 2023, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 138,63 juta orang atau 29,36 persen dari total penduduk Indonesia. Proporsi petani perempuan sebanyak 8,05 juta atau 24,04 persen dan laki-laki sejumlah 25,44 juta orang atau 75,96 persen.

Sedangkan berdasarkan sumber penghasilan utama Indonesia (Maret 2022), desa menjadi tempat penghasilan terbesar. Tapi pedesaan juga menjadi lokasi rumah tangga miskin terbesar mencapai 65,57 persen, sedangkan di kota sebanyak 28,68 persen.

”Ketika kita bicara indikator kemiskinan, ini menjadi sangat penting. Mengapa data pertanian harus benar-benar bisa memotret kondisi lapangan apa adanya, karena ternyata sektor pertanian ini justru yang memberikan sumbangsih rumah tangga miskin yang tertinggi,” tuturnya.

Data BPS juga menunjukkan persentase rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan pada 2018 mencapai 58,07 persen atau 15,81 juta rumah tangga. Persentase petani yang menggunakan internet sekitar 13,44 persen atau 4,50 juta petani. Sementara persentase rumah tangga usaha budidaya pertanian yang menggunakan teknologi pertanian (mekanisasi dan lainnya) sudah sekitar 47,29 persen.

Persentase petani skala kecil di Indonesia pada Tahun 2021 mencapai 72,19 persen dengan rata-rata pendapatan bersih Rp 5,23 juta pertahun. Adapun rata-rata pendapatan bersih dari bukan petani skala kecil Rp 22,98 juta pertahun.

Lima propinsi yang petani skala kecil yang menerima pendapatan bersih tertinggi yakni Lampung sebesar Rp 7.973.787, Bengkulu (Rp 7.916.390), Kalimantan Barat (Rp 7.527.884), Kalimantan Tengah (Rp 7.472.073) dan Sumatera Barat sebesar Rp 6.846.449.

“Petani skala kecil masih mendominasi dari usaha-usaha pertanian saat ini. Kalau kita lihat dari aspek pendapatan juga masih cukup memprihatinkan, sehingga hasil sensus pertanian ini menjadi data yang sangat ditunggu-tunggu karena akan menjadi acuan untuk memperbaiki segala kondisi yang ada,” tuturnya.

Bukan hanya itu, hasil ST2023 juga dapat menjawab tantangan pertanian global seperti ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan.

Sarpono mengakui,  data hasil  ST2023 sangat ditunggu baik pemerintah pusat, daerah dan kementerian/lembaga, dinas maupun instansi. Bagi pemerintah, hasil sensus menjadi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan tentunya untuk evaluasi program pertanian nasional.

Sementara bagi masyarakat, pelaku usaha pertanian, hasil Sensus Pertanian secara tidak langsung akan menerima kebijakan pembangunan pertanian yang akurat. Bahkan informasi tersebut sebagai dasar strategi usaha dalam meningkatkan efisiensi dan nilai tambah, terutama kesejahteraan petani.

“Bagi kami, Sensus Pertanian ini dapat dimanfaatkan sebagai kerangka sampel, sekaligus bisa kita jadikan sebagai benchmark dan rekonsiliasi dari data-data sektor pertanian yang sudah ada,” katanya.

BPS berencana Sensus Pertanian akan dilanjutkan kegiatan susulan pada tahun 2024 yaitu survei ekonomi pertanian yang mengidentifikasi secara lebih rinci terkait struktur usaha dan kegiatan pertanian tersebut. Semoga hasil ST 2023 menjadi revolusi data pertanian.