TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Setelah menyegel 250 ton beras yang masuk ke Pelabuhan Sabang, Aceh. Terbaru, ada kapal pengangkut 40 ton beras ilegal yang belum sempat merapat di Batam, berhasil disegel juga.

Dalam hitungan jam, operasi kilat itu langsung menyegel seluruh muatan. Drama penangkapan beras ilegal kembali pecah di perairan Batam. Senin malam (24/11), sebuah kapal pengangkut 40,4 ton beras ilegal langsung disergap aparat sebelum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.

Aksinya berlangsung cepat, tegang, dan tanpa kompromi, dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Rilis resmi Kementerian Pertanian menyebutkan, langkah kilat ini dipicu laporan masyarakat yang masuk ke kanal Lapor Pak Amran usai Magrib.

Tidak butuh waktu lama, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, hingga Dandim Batam. Instruksinya cuma satu, bergerak sekarang juga. Hasilnya? Begitu kapal menepi, aparat sudah menunggu. Seluruh muatan langsung disegel.

Barang Ilegal lain

Selain 40,4 ton beras, aparat juga mengamankan komoditas ilegal lain mulai dari 4,5 ton gula pasir, 2 ton minyak goreng, 600 kilogram terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mie impor, hingga 30 dus produk frozen food. Lima ABK kini diperiksa intensif.

Dalam keterangannya di Kalibata, Selasa (25/11/2025), Amran menegaskan bahwa bahaya terbesar dari impor ilegal bukan angkanya, tetapi efek psikologis yang bisa bikin petani patah semangat.

“Bayangkan kalau petani sedang semangat tanam, tiba-tiba impor masuk. Bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” tegasnya.

Saat ini, kata Amran, motivasi petani lagi tinggi-tingginya. Presiden sudah mengeluarkan 19 deregulasi penting: harga pupuk turun 20 persen, subsidi pupuk naik dua kali lipat, alsintan digelontorkan, sampai dukungan modal makin besar. “Jangan sampai semangat ini padam hanya karena ulah penyelundup,” ujarnya.

Amran menyampaikan, kondisi beras nasional sedang kuat. BPS mencatat produksi mencapai 34,7 juta ton, sementara stok Bulog tembus 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Dengan kondisi itu, impor apalagi ilegal sama sekali tidak diperlukan. “Kalau petani demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi. Itu berbahaya,” kata Amran.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sudah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tanpa impor beras di 2025, menuju swasembada pada tahun yang sama.

Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahwa meski Batam adalah kawasan perdagangan bebas, bukan berarti semua barang bisa keluar masuk tanpa kontrol.

Kebijakan nasional tetap harus dihormati, apalagi beras merupakan komoditas strategis yang menyangkut stabilitas pangan dalam negeri. “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi soal harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” tegas Amran.