Thursday, 19 November 2026


Penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2006 : SP3K

23 Jun 2021, 11:40 WIBEditor : Yulianto

DPD RI saat ini tengah membahas revis UU SP3K

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Undang Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), sudah sejak beberapa bulan lalu, memperoleh perhatian khusus oleh Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Para Senator dari 34 Provinsi se Nusantara, memandang perlu untuk melakukan "penyempurnaan" terhadap UU ini, mengingat banyak nya masalah yang dialami masyarakat seusai terbit nya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nyanyian sumbang seolah-olah UU 23/2014 memporak-porandakan, bahkan "mengebiri" Pasal-Pasal tertentu yang ada di UU No. 16/2006, serinf kali berkumandang tatkala kita berkunjung ke lapangan. Bubar nya atau dibubarkan nya Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Pusat dan Daerah, membuat dunia penyuluhan pertanian antara ada dan tiada. Suara para penyuluh pertanian yang menginginkan agar status mereka dikembalikan menjadi aparat Pusat dan bukan lagi jadi aparat Daerah, kini semakin nyaring disuarakan.


Inilah secuil aspirasi yang sering disampaikan oleh para penyuluh tatkala kita ngobrol santai dengan mereka. Tentu masih banyak persoalan yang lain. Lahir nya UU No. 23/2014, mesti nya tidak perlu mengundang masalah, selama harmonisasi penyusunan UU, dapat ditempuh dengan baik. Setiap UU yang akan dilahirkan, selayak nya mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan nya terhadap UU yang ada. Dari sini muncul pertanyaan, apakah pada saat penyusunan Naskah Akademik UU No. 23/2014, telah diantisipasi seperti apa yang terjadi terhadap UU No. 16/2006 ini ?

Atas hal yang demikian, sangatlah tepat bila para Senator yang tergabung dalam Komite 2 DPD RI, mengambil langkah untuk mengangkat isu-isu yang mengedepan dalam Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke dalam upaya "penyempurnaan" nya.

Ke-34 Senator Komite 2 ini sepakat untuk melakukan perbaikan Bab, Pasal dan Ayat dari UU No. 16/2006, tanpa mempertentangkan dengan lahir nya UU No. 23/2014. Bagaimana pun marwah UU No. 16/2006 tetap harus menjiwai penyempurnaan UU No. 16/2006. Akan lebih cantik, bila tujuan akhir dari penyempurnaan nya, mampu mengharmonikan ke dua UU tersebut.

Guna memberi masukan terhadap penyempurnaan UU No. 16/2006 ini, tanggal 21 Juni 2021 Komite 2 DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para praktisi dan kalangan akademisi secara onine. Para Senator DPD RI, penting mendapat masukan dari praktisi dan kalangan kampus terkait dengan perkembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Apa yang disampaikan nara sumber, tentu akan menjadi bahan diskusi yang hangat ketika para Senator melakukan penyempurnaan terhadap UU ini.

Dalam RDP tersebut hadir 3 orang nara sumber. Dari kalangan organisasi petani (HKTI dan KTNA) didaulat untuk menyampaikan gagasan dan catatan kritis nya, yakni Entang Sastraatmadja, selaku Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat dan Yadi Sofian Noor, selaku Sekretaris Jendral KTNA. Sedang dari akademisi dihadirkan Iwan Setiawan, staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

RDP yang dipimpin Senator Hasan Basri menjadi sangat menarik, karena tampilnya pakar-pakar Penyuluhan Pertanian, yang sekarang ini tercatat sebagai anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN), yakni Prof. Bustanul Arifin dan Prof. Sumardjo yang saat ini ditunjuk menjadi Tim Akhli Penyempurnaan UU No. 16/2006, serta Ir Mulyono Makmur yang dikenal sebagai tokoh penyuluhan pertanian nasional.

Pandangan dan gagasan para nara sumber, umumnya sepakat bahwa dinamika penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, penting untuk dihangatkan dengan terobosan cerdas guna menyambut perguliran jaman yang terus menggelinding. Paradigma Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, harus selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan inovasi. Disinilah perlu nya regulasi setingkat UU yang mampu memberi ruang kepada dinamika penyuluhan berbasis kearifan likal masing-masih daerah.

Antara pembangunan pertanian dan petani
Tawaran pemikiran agar kita berani memisahkan pembangunan pertanian dan pembangunan petani ke dalam dua konsep yang berbeda, tentu perlu menjadi bahan pemikiran kita bersama. Pemisahan ini penting, agar penyuluhan pertanian dapat mewujudkan tujuan nya. Fenomena yang terjadi selama ini, tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian menuju swasembada. Beban ini diberikan kepada Kementerian Pertanian, yang seloroh nya disebut Kementerian "Bercocok-tanam".

Sedangkan pembangunan petani, tujuan mulya nya adalah meningkatkan pendapatan dan penghasilan nya, agar dapat hidup sejahtera. Ini perlu dicatat, karena di negeri ini, petani memiliki hak untuk disejahterakan. Tanggungjawab untuk mensejahterakan petani, bukan hanya tugas nya Kementerian Pertanian, namun menjadi tugas semua Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebagai contoh, kalau jalan dari sentra produksi ke pasar rusaj, maka ini tugas Kementerian PUPR. Kalau jalan nya mulus, hal ini tentu akan menolong petani menghemat biaya transportasi atau ongkos angkut nya. Contoh lain lagi, bila terjadi harga yang merosot dengan tajam di pasaran, tentu hal ini menjadi tugas Kementerian Perdagangan untuk menstabilisasikan harga.

Mengacu pada hal yang demikian, sebuah kekeliruan yang cukup fatal, jika digariskan pembangunan petani merupakan bagian dari pembangunan pertanian. Pemikiran meningkat nya produksi otomatis meningkatkan kesejahteraan petani, juga belum terbukti, khusus nya untuk petani padi.

Data BPS menyatakan, naik nya produksi padi setiap tahun, ternyata tidak seirama dengan naik nya Nilai Tukar Petani nya. Produksi padi meningkat, kesejahteraan petani jalan ditempat. BPS menyebut NTP petani padi, tetap berkisar di angka 96 - 104. Perlu dikenali, hingga kini NTP masih dijadikan satu-satu nya ukuran untuk menilai kesejahteraan petani.

Teribosan yang ditawarkan, penting dipikirkan bagaimana kalau tujuan utama pembangunan pertanian adalah mewujudkan kesejahteraan petani. Upaya meningkatkan produksi hanyalah salah satu cara untuk mensejahterakan petani beserta keluarga nya. Semangat ini, tentu sejalan dengan tujuan akhir dari penyuluhan pertanian.

Sebab, penyuluhan pertanian sendiri merupakan pendidikan non formal yang diberikan kepada para petani dan keluarga nya, dengan tujuan jangka pendek terjadi nya perubahan perilaku (sikap, tindakan dan wawasan) ke arah yang lebih baik, dan tujuan jangka panjang nya adalah mewujudkan kehidupan petani beserta keluarga nya ke suasana yang lebih sejahtera.

Penyempurnaan UU No. 16/2006, rupa nya jangan ditunda-tunda lagi. Hak petani untuk hidup sejahtera, harus segera dapat diwujudkan. Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu pendekatan yang dapat dijadikan "alat" untuk meraih harapan tersebut. Semangat Komite 2 DPD RI yang serius untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU ini, tentu perlu diapresiasi. Pantas pula kita beri acungan jempol kepada mereka. Mari kita cermati dengan seksama.

 

Reporter : Entang Sastraatmadja (Ketua Harian DPD HKTI J
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018