TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Logistik pangan telah menjadi isu penting dalam sistem logistik nasional. Persoalannya, bagaimana sistem logistik nasional yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Perpres no. 26 tahun 2012 tersebut mampu diterapkan secara efektif untuk meningkatkan sistem logistik nasional, utamanya logistik pangan?

"Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah agar sistem logistik nasional tersebut dapat dijalankan secara efektif dalam mendorong peningkatan kinerja logistik pangan," sebut Senior Consultant, Supply Chain Indonesia, Zaroni yang dilansir tabloidsinartani.com dari TrukMagz. 

Pertama, penyediaan sistem informasi permintaan dan penawaran setiap jenis komoditas pangan. Bisa dimulai dari jenis komoditas pangan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, ikan, daging, dan lain-lain. Informasi digerakkan dari sisi permintaan (demand side).

"Pemerintah melalui perangkatnya, seperti dinas pemerintahan dan BUMN, perlu melakukan pendataan dan pembaharuan informasi apa dan berapa sebenarnya kebutuhan konsumsi dari sektor konsumen terhadap komoditas pangan. Informasi permintaan kebutuhan komoditas pangan ini dapat dikembangkan untuk setiap jenis komoditas, per wilayah pasar, dan per sektor konsumen, " jelasnya. 

Baca Juga : Mendorong Peranan Bulog dalam Logistik Pangan

Tantangan Logistik, Demi Lancarnya Pangan

Perbaikan Sistem Logistik, Kunci Pangan Terjangkau

Dari informasi permintaan ini selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan komoditas pangan. Dalam ilmu supply chain management, ini yang disebut dengan consumer-driven value chains. Melalui sistem informasi permintaan konsumsi pangan, selanjutnya digunakan produsen pangan dalam melakukan pembibitan, penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan sesuai kebutuhan konsumen.

"Meski demikian, karena karakteristik komoditas pangan yang tidak dapat dihasilkan setiap waktu, penyediaan pergudangan pangan menjadi penting sebagai buffer stock. Berapa banyak buffer stock komiditas pangan ini bergantung pada demand dan lead time pemenuhan pasokan komoditas pangan, " tuturnya. 

Kedua, Pemerintah perlu melakukan pemetaan dan studi komprehensif potensi dan karakteristik suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pangan unggulan tertentu. Selain itu, ketergantungan (dependency) antardaerah dalam penawaran dan permintaan komoditas pangan perlu “diciptakan”.

"Tujuannya adalah untuk mendorong adanya aliran barang antardaerah karena ada pertukaran komoditas pangan. Akibatnya, operasional transportasi barang akan semakin efisien, karena truk akan selalu terutilisasi optimal. Berangkat dan balik akan selalu terisi muatan barang,"  jelasnya. 

Ketiga, mendorong kolaborasi antarperusahaan logistik untuk menyediakan layanan logistik yang efisien dan lancar (seamless). Persoalan ketidaklancaran distribusi komoditas pangan ke daerah tertentu dan tingginya biaya distribusi pangan merupakan indikasi logistik pangan yang tidak efisien.

Baca Juga : Transportasi Hasil Pertanian, Mengapa Tidak Kereta Api?

Kisan Rail, Cara India Sediakan Angkutan Hasil Pertanian

Pemerintah perlu mendorong adanya kolaborasi secara alamiah bagi para perusahaan logistik. Berbagi kapasitas kendaraan, gudang, dan fasilitas logistik lainnya di antara perusahaan logistik untuk mengoptimalkan kapasitas fasilitas dan infrastruktur logistik agar dicapai biaya logistik yang paling efisien. "Pemberian insentif berupa penurunan pajak bagi perusahaan logistik yang melakukan kolaborasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, "tuturnya.